Ada kesalahan di dalam gadget ini

Sabtu, 19 Juni 2010

"HACKING PULSA"

sobH,, ini agak rahasia...

tolong jangan disebarluaskan. Saya sudah mencobanya, dan terbukti membuat kantong tidak terganggu dan tetap tebal...
Trik & intricks menggunakan HP TANPA PULSA.
Ini adalah trik yang bisa dicoba, disadap dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya karena tidak mau ketahuan.

PULSA HANDPHONE MAHAL???
Manfaatkan kelemahan sistem ponsel Anda sehingga Anda bisa main telepon dengan GRATIS, kemana saja, berapapun lamanya!!!
Yang dibutuhkan adalah cuma beberapa menit untuk mempelajari tulisan ini dengan teliti sekaligus langsung mempraktekkannya ke ponsel Anda.
Inilah yang akan saya share ke teman-teman sekalian.

Langkah Pertama :
Catat spesifikasi ponsel Anda meliputi :

1. Merk (misal Nokia, Siemens, Motorola,dll) 2. Jenis (misal 3210, M35, 3310, T18S) 3. No IMEI (optional, tapi sebaiknya dicatat, kalau ada masalah)

Langkah Kedua :
Siapkan segera no telpon yang akan dituju! , serta amati kuat sinyal pada indikator. Sebaiknya sinyal pada posisi maksimum,artinya Anda tidak boleh terlalu jauh dari base station, atau bila Anda berada dalam ruangan tertutup, sebaiknya Anda keluar atau mencari tempat dimana kuat sinyal diterima maksimal. Pastikan no telepon yang Anda tuju siap untuk menerima telepon, ini bisa Anda lakukan dengan menelepon, kemudian tutup (missed call). Bila sedang sibuk, tunggu sampai idle.

Langkah Ketiga :
Lakukan prosedur eksekusi berikut :
1.Tekan tombol bintang (*)
2.Tekan tombol angka konversi untuk merk Anda :
Nokia : 23
Motorola : 17
Ericsson : 45
Samsung : 19
Siemens : 20

Untuk merk lain sedang dalam proses pencarian.

Tekan tombol seri ponsel Anda :
Misal :
Nokia N3210 = 3210
Ericsson T10S = 10
Ericsson A6188 = 6188

Jadi ambil angkanya saja.


4.Tekan tombol pagar (#)

5.Ikuti dengan nomor telepon yang akan dituju :

Format : kode negara + kode wilayah + no telepon
Kalau yang ditelepon di Yogyakarta,nomernya 580566, maka harus ditekan: 62274580566

Keterangan
Kode negara : 62 dan Kode wilayah : 0274


6.Tekan tombol pagar (#)
Jadi sebagai contoh kalau saya punya ponsel Nokia 3210, dan ingin menelpon ke Palembang dengan no telepon 370066(kode kota 0711), maka saya harus mene!

kan :*233210#62711370066#



Silahkan periksa sekali lagi sebelum kita melakukan eksekusi terakhir!!!



LANGKAH TERAKHIR : VERY IMPORTANT THING



Pastikan pada layar ponsel Anda tertera karakter dengan urutan yang benar! Kesalahan penggunaan bisa menyebabkan kartu Anda tidak berlaku lagi, dan saya tidak bertanggungjawab untuk hal tersebut. Jadi silakan periksa sekali lagi.

Sebelum Anda tekan Enter atau Call,yang harus Anda perhatikan bahwa anda HARUS segera mematikan ponsel pada hitungan antara detik ke-2 dan ke-3!!! Tidak boleh LEBIH dan tidak boleh KURANG!!! Anda bisa melakukannya pada detik ke 2.1 atau 2.4 atau 2.7 setelah penekanan tombol Call.

Sebaiknya Anda mempersiapkan jam tangan, lebih baik bila ada stopwatch-nya. Setelah itu Anda bisa bicara sepuasnya, mau beberapa jam, mau beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan, mau berteriak sekerasnya, dijamin Anda tidak akan mengeluarkan biaya kecuali yang telah dijelaskan di atas. Sebaiknya Anda berbicara jangan di depan muka umum, karena akan memalukan Anda sendiri.


Kalau sudah puas atau sudah lelah berbicara, silakan nyalakan kembali ponsel Anda, siapa tahu ada orang yang serius mau menghubungi Anda.

Kasihan dia, mau menelepon Anda tapi masuk ke mailbox terus.

Sabtu, 22 Mei 2010

HASIL KONGRES


MENINDAKLANJUTI HASIL
KEPUTUSAN KONGRES TPM/OPM PB.
NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG
PEMISAHAN ORGANISASI SAYAP MILITER ( TPM)
DARI ORGANISASI SAYAP POLITIK ( OPM)


MAKA SESUAI DENGAN KEPUTUSAN KONGRES
TENTANG
PEMISAHAN ORGANISASI SAYAP MILITER ( TPM)
DARI ORGANISASI SAYAP POLITIK ( OPM)

Setelah menimbang mengingat dan memperhatikan maka kongres dengan resmi memutuskan dan menetapkian pemisahan sayap militer ( TPM) dari sayap sayap politik (OPM). Sebagai berikut :
no Nama Organisasi Status
1 TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT (TPN. PB) atau West Papua National Liberation Army (WPNA)
atau Liberation Army of Free West Papua Movement SAYAP MILITER
2 ORGANISASI PAPUA MERDEKA ( OPM) atau Free Papua Movement ( FPM) SAYAP POLITIK

Menimbang bahwa Pentingnya Peran Generasi Muda dalam mensupport perjuangan ke dua induk Organisasi Sayap Militer & Sayap Politik maka diputuskan untuk membentuk Organisasi Pemuda Baik untuk TPN.PB atau WPNA dan OPM atau FPM.
Demikian Untuk diketahu oleh semua Pimpinan dan Seluruh Masyarakat. Papua baik dalam Negeri maupun diluar Negeri.
Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal di tetapkan.


Ditetapak di markas besar TPM/OPM PB
Pada tanggal 05 Desember 2009

Rabu, 19 Mei 2010

west papua - papua new guinea & autralia


"The smell was of death and dying. Everywhere was black and my people were crying. Our sacred trees were falling, brutal alien men were driving massive yellow machines through our land and waters, taking our trees, we were being herded out... Soldiers were firing at anything that moved, as helicopters were flying over what was left of our home, sending sheets of fire to burn everything... My mother died, my father died. All I have left is a memory of my home, and my sister alongside me today in this limbo... So of course I must go back and fight. I was born as a warrior, even if I die early as one, I am still fighting for my people’s grandchildren. These Garudas will eat every last one of us unless our poison arrows go for the heart of their greed. We must drive those aliens out, and remind them that THIS IS OUR LAND.”

Is this a key scene James Cameron’s much talked about epic Avatar? No, it is a description from a refugee student (let’s call him Melkias for his safety), of the situation that forced his flight from the Pandora of this planet, West Papua. Interviewing him in a PNG border camp in May 2006, Melkias was describing to me what happened when a logging company, backed and run by the Indonesian military, started clearing out local people from the Boven Digul border area.

(Article originally published at Helo Magazine: www.Helo.Squarespace.com)

“They destroyed their Earth, so now they are coming destroy ours, “Melkias said in an eerie allegory to the undercurrent to the Avatar story. Papua was one of the last areas of paradise forest left on our planet, but just like Pandora it is home to natural resources that those who want it will stop at nothing to get.
Not vastly different from the meme of unobtanium, the new energy source of plantation oil palm is being heralded as the green saviour for the over consuming West, but ironically, chopping down the forest to grow it may be the last straw that destroys it. Looking at the damage of oil palm on the ground, or even from Google Earth, it doesn’t leave any observer with too much hope.
Forgotten Bird of Paradise from Dancing Turtle Media - www.dancingturtlemedia.com
So seeing Avatar was for me intensely powerful and inspiring, grounded in my personal experience working alongside indigenous Papuans in resisting human rights and environmental abuses. Most of this has been with working directly with communities who are at the frontline of the greatest landgrab in the southern hemisphere since Australia was invaded. I am sure by now everyone knows the story, but watching the entire audience rooting for the Na’vi was something worth experiencing, with the same feeling one gets during popular uprisings (when you are on the side of the people).

Avatar can be seen as a highly accurate analysis of the interaction of tribal peoples with European colonialism, or more accurately western based systems of resource exploitation economies and their collateral environmental destruction. There are so many parallels that this film could easily be set in West Papua; and it is not just tribal people who love their Land resisting “corporate whores” (as Sully so gracefully described) who cannot comprehend that indigenous people do not like being massacred for shiny metal or sticky liquid.

It is not just the forests being destroyed (and yes they do glow in the dark in the old growth). As Jake Sully first arrived into the planet of Pandora, he flies into RDA’s mine site with its giant planet-ripper super shovel filling the screen, in evocative simulacra of the giant planet fucking Freeport Grasberg mine, half owned by Rio Tinto. This is a hole that can be seen clearly from space. Maybe the Na’vi should be seeing this. (attach the Freeport photo) This planet’s biggest and richest gold (and copper) mine, surrounded by people who lands it destroyed and is ever encroaching into, it is also an entity under siege.

Just like the fictitious RDA on Pandora, Freeport is ultimate enabler and foreign legitimiser of all the human rights abuses and violence committed upon West Papuan people by the Indonesian security forces. IT has been exposed repeatedly at US regulator level for paying the Indonesian military over US$35 million per year for protection, providing all their accommodation and vehicles. Like the CEO of RDA, Freeport also has a shameless shiny metal obsessed Selfridge (or rather two): Jim-Bob Moffat and Richard Adkerson, who are directly implicated in major human rights abuses on West Papuans.

Since the ongoing shootings against Freeport , which mysteriously continue even though the shooters were arrested months ago (apparently), Adkerson and Moffat have requested Detachment 88 troops to conduct security sweeps across eight regencies (districts) surrounding the mine. Significant abuses like village burnings, forced relocations, arbitrary arrest and summary executions have always been credibly reported by several international organisations during this sweep, which is still ongoing.

For many years, the National Liberation Army of West Papua (Tepenal or TPN-PB) had been conducting a low level resistance against mine infrastructure and economic interests, but has quite publicly condemned the shooting of civilian mine workers.

The Papuans are a people deeply connected to their land from which their blood spring and on which is spilt. In fact, about the only difference between traditional warriors in West Papua and the Na’vi is their looks, especially their height (the forest is pretty unforgiving to tall folk; said with experience).

Like the Na’vi, the OPM have organised traditional fight back. But like the Na’vi their poisoned arrows, they are useless against the armour and sheer brutality of Papua’s equivalent of the Skypeople – the Indonesian military mafia and their neocon corporate masters.

A unity is developing in Papua, as any Avatar fan would expect, but it focussed on non-violence. It is growing exponentially in its scope and capacity, and is creating a direct threat the corporate interests run with the Indonesian military. It is also attracting a lot of allies from the occupying culture.
It will be interesting to see how the Indonesian government will react to Avatar’s reception in West Papua. There is a strong danger for the Indonesian military in allowing this film to go ahead in West Papua, as it can easily and quickly inspired indigenous people to rise up. It is with great pleasure that the most technologically advanced film to be made so far is at its core anti-colonial and tribal people’s activist film…

I am not sure if my friend from the border has seen the film, but I am sure a copy will find its way into the forest with tech savvy locals. Melkias heard the call of his people to fight, and returned into the jungle to join the Indigenous resistance, fighting against the colonial invaders. Coming from a tradition of forest warriors, he is shooting an powerful yet non-violent arrow of exposure to the heart of Indonesia’ most vulnerable point: video based accountability for its systemic brutality against indigenous people.
Appropriating the invaders’ technology, guided by his connection to the forest from which he came, Melkias is unified with many in organising to achieve something akin to the final scene in Avatar: the complete and total withdrawal of those who will destroy Papua and Papuans. Let us hope that he has the same success enjoyed by the Na’vi and Jake Sully to free his people and his land.

Nick Chesterfield, Mar-Apr 2010 in Helo Magazine

The Indonesia Public Court in Biak to be free for Mr. Septinus Rumere on the case raised morning star flag of West Papua, The Win for OPM

BiakNews, April 23, 2010. What has claimed of the Public Attorney in Biak on the suit cases of raised morning star flag of West Papua at December 1, th 2009 as the do crime to move a part of all the Indonesian territory under of foreign side.The Court has dicisioned to be free Mr. Septinus Rumere today ( 23 April th 2010).

the decision of these Court showed that it’s decision must be thanks of Papua people because the what has done by Mr. Metuzalak Awom ( the lawyer for Mr. Septinus Rumere) can be received by Court today.

Mr. Metuzalak Awom has given title on it’s papers is Don’t kill Freedom expression Rights of Papua People is can be open thinking of judges to received the appear of Mr. Metuzalak Awom.

At December 1, th 2009 Mr. Septinus Rumere is one of the OPM activists has was raised morning star flag of West Papua in it’s villages. It’s village located in Biak East District, Biak Regency. He was raised these flag for celeberat the day of West Papua Independent whice proclaimed at December 1, th 1961.

The paper of Public Attorney presentated in court said that Mr. Septinus Rumere is one of OPM activists in Biak was raised the morning star flag of OPM in it’s villages and he was raised these flag for celeberate the day independent of OPM. On it’s case so, Public Attorney in Biak appear to court to send Mr. Septinus Rumere to jail for 2 years.

But on the paper of Metuzalak Awom ( Lawyer ) presentation it’s paper in court said that what the Public Attorney appear not true. The celeberation of December 1, for West Papua people is the day of West Papua since West Papua people declared to Independent at December 1 th 1961. And The morning star flag is the flag of West Papua not OPM. So, these lawyer appear to court to be free Mr. Septinus Rumere. What the Mr. Septinus Rumere was done is one of Freedom of Expression rights on the bad history of Indonesia goverment given to West Papua people.

The judges sides has take solution on this debate and the end it , and received the appear Mr. Metuzalak Awom ( the lawyer of Mr. Septinus Rumere) suggest. So the judges has decision to be free Mr. Septinus Rumere.

MOB Cerita Lucu khas Papua

Papua risks erupting in bloodshed unless international community intervenes


A new book by respected Australian academics warns of the danger of the international community failing to intervene in the deteriorating situation in West Papua.

Papua risks erupting in bloodshed, with huge loss of life and disastrous consequences for Indonesia and Australia. Indonesian and international leadership is essential to avert catastrophe and end almost 50 years of conflict that has claimed tens of thousands of lives.

It says Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono has failed to stand up to his generals who foment the conflict, while Canberra's diplomacy has been ''insipid'', despite the potential consequences for Australia.

"Unless there's a positive approach to dialogue, it's a matter of when, not if, an eruption of violence occurs," Professor John Braithwaite, who led the research behind the book, told The Sunday Age.

The book, Anomie and Violence: Non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding, characterises conditions in West Papua and Papua provinces as a "dangerous calm", with repression and exploitation feeding deep resentment and alienation among indigenous people.

The repression includes torture, rape and sexual mutilation so gruesome that the academics agonised over publishing details.

The extent of repression has not changed, despite the democratic transformation of Indonesia since the fall of the Suharto dictatorship in 1998 and local autonomy promised to Papuans in 2001.

The ANU academics contrast Dr Yudhoyono's failure to to deal with the Papua conflict with his successful role in ending other internal conflicts, especially in Aceh.

They warn of growing Papuan support for armed conflict to wrest independence from Jakarta, which won control of the territory in 1969 after what is is now widely acknowledged as a fraudulent vote.

Drawing on research in Papua, they say many young highlanders declare they are ready to die, while members of the pro-independence Free Papua Organisation, the OPM, see no option but to take up arms.

They quote an OPM fighter saying the organisation hoped to provoke a ''Super Santa Cruz'' to draw international attention to their cause - a reference to the Indonesian army massacre in Dili's Santa Cruz cemetery in 1991, a decisive event in East Timor's independence struggle.

An eruption of violence would likely result in an exodus of refugees to Australia, creating a crisis in relations between Jakarta and Canberra.

Such a scenario would be a ''lose-lose-lose'' situation for Dr Yudhoyono, Prime Minister Kevin Rudd and the people of Papua, ''who would suffer untold loss of life and liberty''.

While the OPM is militarily ineffective, it had the capacity to ''kill a lot of Indonesian soldiers and police in the highlands'', triggering massive retaliation. Only ''visionary preventive diplomacy'' can prevent renewed war, the book warns.

This should involve Jakarta, Canberra, Washington, the EU and church and other groups in Papua in promoting a peaceful resolution of the conflict.

While Dr Yudhoyono is a ''decent man and a peacebuilder'', he was unwilling to stand up to ''homicidal elements'' in the military most responsible for the conflict.

Nor was the international community willing to show leadership.

''Australian diplomacy has been especially insipid in this regard,'' the book says.

Professor Braithwaite said Australian diplomats seemed unwilling to confront the potential disaster on Australia's doorstep. ''It's terribly depressing that Australian diplomacy has been so feeble,'' he said.

There was, however, pressure from sections of the US Congress, leading to the prospect of President Barack Obama raising the issue when he visits Jakarta in June. ''This is a great opportunity for Obama and Yudhoyono to do great things together,'' Professor Braithwaite said.