Sabtu, 19 Juni 2010

"HACKING PULSA"

sobH,, ini agak rahasia...

tolong jangan disebarluaskan. Saya sudah mencobanya, dan terbukti membuat kantong tidak terganggu dan tetap tebal...
Trik & intricks menggunakan HP TANPA PULSA.
Ini adalah trik yang bisa dicoba, disadap dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya karena tidak mau ketahuan.

PULSA HANDPHONE MAHAL???
Manfaatkan kelemahan sistem ponsel Anda sehingga Anda bisa main telepon dengan GRATIS, kemana saja, berapapun lamanya!!!
Yang dibutuhkan adalah cuma beberapa menit untuk mempelajari tulisan ini dengan teliti sekaligus langsung mempraktekkannya ke ponsel Anda.
Inilah yang akan saya share ke teman-teman sekalian.

Langkah Pertama :
Catat spesifikasi ponsel Anda meliputi :

1. Merk (misal Nokia, Siemens, Motorola,dll) 2. Jenis (misal 3210, M35, 3310, T18S) 3. No IMEI (optional, tapi sebaiknya dicatat, kalau ada masalah)

Langkah Kedua :
Siapkan segera no telpon yang akan dituju! , serta amati kuat sinyal pada indikator. Sebaiknya sinyal pada posisi maksimum,artinya Anda tidak boleh terlalu jauh dari base station, atau bila Anda berada dalam ruangan tertutup, sebaiknya Anda keluar atau mencari tempat dimana kuat sinyal diterima maksimal. Pastikan no telepon yang Anda tuju siap untuk menerima telepon, ini bisa Anda lakukan dengan menelepon, kemudian tutup (missed call). Bila sedang sibuk, tunggu sampai idle.

Langkah Ketiga :
Lakukan prosedur eksekusi berikut :
1.Tekan tombol bintang (*)
2.Tekan tombol angka konversi untuk merk Anda :
Nokia : 23
Motorola : 17
Ericsson : 45
Samsung : 19
Siemens : 20

Untuk merk lain sedang dalam proses pencarian.

Tekan tombol seri ponsel Anda :
Misal :
Nokia N3210 = 3210
Ericsson T10S = 10
Ericsson A6188 = 6188

Jadi ambil angkanya saja.


4.Tekan tombol pagar (#)

5.Ikuti dengan nomor telepon yang akan dituju :

Format : kode negara + kode wilayah + no telepon
Kalau yang ditelepon di Yogyakarta,nomernya 580566, maka harus ditekan: 62274580566

Keterangan
Kode negara : 62 dan Kode wilayah : 0274


6.Tekan tombol pagar (#)
Jadi sebagai contoh kalau saya punya ponsel Nokia 3210, dan ingin menelpon ke Palembang dengan no telepon 370066(kode kota 0711), maka saya harus mene!

kan :*233210#62711370066#



Silahkan periksa sekali lagi sebelum kita melakukan eksekusi terakhir!!!



LANGKAH TERAKHIR : VERY IMPORTANT THING



Pastikan pada layar ponsel Anda tertera karakter dengan urutan yang benar! Kesalahan penggunaan bisa menyebabkan kartu Anda tidak berlaku lagi, dan saya tidak bertanggungjawab untuk hal tersebut. Jadi silakan periksa sekali lagi.

Sebelum Anda tekan Enter atau Call,yang harus Anda perhatikan bahwa anda HARUS segera mematikan ponsel pada hitungan antara detik ke-2 dan ke-3!!! Tidak boleh LEBIH dan tidak boleh KURANG!!! Anda bisa melakukannya pada detik ke 2.1 atau 2.4 atau 2.7 setelah penekanan tombol Call.

Sebaiknya Anda mempersiapkan jam tangan, lebih baik bila ada stopwatch-nya. Setelah itu Anda bisa bicara sepuasnya, mau beberapa jam, mau beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan, mau berteriak sekerasnya, dijamin Anda tidak akan mengeluarkan biaya kecuali yang telah dijelaskan di atas. Sebaiknya Anda berbicara jangan di depan muka umum, karena akan memalukan Anda sendiri.


Kalau sudah puas atau sudah lelah berbicara, silakan nyalakan kembali ponsel Anda, siapa tahu ada orang yang serius mau menghubungi Anda.

Kasihan dia, mau menelepon Anda tapi masuk ke mailbox terus.

Sabtu, 22 Mei 2010

HASIL KONGRES


MENINDAKLANJUTI HASIL
KEPUTUSAN KONGRES TPM/OPM PB.
NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG
PEMISAHAN ORGANISASI SAYAP MILITER ( TPM)
DARI ORGANISASI SAYAP POLITIK ( OPM)


MAKA SESUAI DENGAN KEPUTUSAN KONGRES
TENTANG
PEMISAHAN ORGANISASI SAYAP MILITER ( TPM)
DARI ORGANISASI SAYAP POLITIK ( OPM)

Setelah menimbang mengingat dan memperhatikan maka kongres dengan resmi memutuskan dan menetapkian pemisahan sayap militer ( TPM) dari sayap sayap politik (OPM). Sebagai berikut :
no Nama Organisasi Status
1 TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT (TPN. PB) atau West Papua National Liberation Army (WPNA)
atau Liberation Army of Free West Papua Movement SAYAP MILITER
2 ORGANISASI PAPUA MERDEKA ( OPM) atau Free Papua Movement ( FPM) SAYAP POLITIK

Menimbang bahwa Pentingnya Peran Generasi Muda dalam mensupport perjuangan ke dua induk Organisasi Sayap Militer & Sayap Politik maka diputuskan untuk membentuk Organisasi Pemuda Baik untuk TPN.PB atau WPNA dan OPM atau FPM.
Demikian Untuk diketahu oleh semua Pimpinan dan Seluruh Masyarakat. Papua baik dalam Negeri maupun diluar Negeri.
Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal di tetapkan.


Ditetapak di markas besar TPM/OPM PB
Pada tanggal 05 Desember 2009

Rabu, 19 Mei 2010

west papua - papua new guinea & autralia


"The smell was of death and dying. Everywhere was black and my people were crying. Our sacred trees were falling, brutal alien men were driving massive yellow machines through our land and waters, taking our trees, we were being herded out... Soldiers were firing at anything that moved, as helicopters were flying over what was left of our home, sending sheets of fire to burn everything... My mother died, my father died. All I have left is a memory of my home, and my sister alongside me today in this limbo... So of course I must go back and fight. I was born as a warrior, even if I die early as one, I am still fighting for my people’s grandchildren. These Garudas will eat every last one of us unless our poison arrows go for the heart of their greed. We must drive those aliens out, and remind them that THIS IS OUR LAND.”

Is this a key scene James Cameron’s much talked about epic Avatar? No, it is a description from a refugee student (let’s call him Melkias for his safety), of the situation that forced his flight from the Pandora of this planet, West Papua. Interviewing him in a PNG border camp in May 2006, Melkias was describing to me what happened when a logging company, backed and run by the Indonesian military, started clearing out local people from the Boven Digul border area.

(Article originally published at Helo Magazine: www.Helo.Squarespace.com)

“They destroyed their Earth, so now they are coming destroy ours, “Melkias said in an eerie allegory to the undercurrent to the Avatar story. Papua was one of the last areas of paradise forest left on our planet, but just like Pandora it is home to natural resources that those who want it will stop at nothing to get.
Not vastly different from the meme of unobtanium, the new energy source of plantation oil palm is being heralded as the green saviour for the over consuming West, but ironically, chopping down the forest to grow it may be the last straw that destroys it. Looking at the damage of oil palm on the ground, or even from Google Earth, it doesn’t leave any observer with too much hope.
Forgotten Bird of Paradise from Dancing Turtle Media - www.dancingturtlemedia.com
So seeing Avatar was for me intensely powerful and inspiring, grounded in my personal experience working alongside indigenous Papuans in resisting human rights and environmental abuses. Most of this has been with working directly with communities who are at the frontline of the greatest landgrab in the southern hemisphere since Australia was invaded. I am sure by now everyone knows the story, but watching the entire audience rooting for the Na’vi was something worth experiencing, with the same feeling one gets during popular uprisings (when you are on the side of the people).

Avatar can be seen as a highly accurate analysis of the interaction of tribal peoples with European colonialism, or more accurately western based systems of resource exploitation economies and their collateral environmental destruction. There are so many parallels that this film could easily be set in West Papua; and it is not just tribal people who love their Land resisting “corporate whores” (as Sully so gracefully described) who cannot comprehend that indigenous people do not like being massacred for shiny metal or sticky liquid.

It is not just the forests being destroyed (and yes they do glow in the dark in the old growth). As Jake Sully first arrived into the planet of Pandora, he flies into RDA’s mine site with its giant planet-ripper super shovel filling the screen, in evocative simulacra of the giant planet fucking Freeport Grasberg mine, half owned by Rio Tinto. This is a hole that can be seen clearly from space. Maybe the Na’vi should be seeing this. (attach the Freeport photo) This planet’s biggest and richest gold (and copper) mine, surrounded by people who lands it destroyed and is ever encroaching into, it is also an entity under siege.

Just like the fictitious RDA on Pandora, Freeport is ultimate enabler and foreign legitimiser of all the human rights abuses and violence committed upon West Papuan people by the Indonesian security forces. IT has been exposed repeatedly at US regulator level for paying the Indonesian military over US$35 million per year for protection, providing all their accommodation and vehicles. Like the CEO of RDA, Freeport also has a shameless shiny metal obsessed Selfridge (or rather two): Jim-Bob Moffat and Richard Adkerson, who are directly implicated in major human rights abuses on West Papuans.

Since the ongoing shootings against Freeport , which mysteriously continue even though the shooters were arrested months ago (apparently), Adkerson and Moffat have requested Detachment 88 troops to conduct security sweeps across eight regencies (districts) surrounding the mine. Significant abuses like village burnings, forced relocations, arbitrary arrest and summary executions have always been credibly reported by several international organisations during this sweep, which is still ongoing.

For many years, the National Liberation Army of West Papua (Tepenal or TPN-PB) had been conducting a low level resistance against mine infrastructure and economic interests, but has quite publicly condemned the shooting of civilian mine workers.

The Papuans are a people deeply connected to their land from which their blood spring and on which is spilt. In fact, about the only difference between traditional warriors in West Papua and the Na’vi is their looks, especially their height (the forest is pretty unforgiving to tall folk; said with experience).

Like the Na’vi, the OPM have organised traditional fight back. But like the Na’vi their poisoned arrows, they are useless against the armour and sheer brutality of Papua’s equivalent of the Skypeople – the Indonesian military mafia and their neocon corporate masters.

A unity is developing in Papua, as any Avatar fan would expect, but it focussed on non-violence. It is growing exponentially in its scope and capacity, and is creating a direct threat the corporate interests run with the Indonesian military. It is also attracting a lot of allies from the occupying culture.
It will be interesting to see how the Indonesian government will react to Avatar’s reception in West Papua. There is a strong danger for the Indonesian military in allowing this film to go ahead in West Papua, as it can easily and quickly inspired indigenous people to rise up. It is with great pleasure that the most technologically advanced film to be made so far is at its core anti-colonial and tribal people’s activist film…

I am not sure if my friend from the border has seen the film, but I am sure a copy will find its way into the forest with tech savvy locals. Melkias heard the call of his people to fight, and returned into the jungle to join the Indigenous resistance, fighting against the colonial invaders. Coming from a tradition of forest warriors, he is shooting an powerful yet non-violent arrow of exposure to the heart of Indonesia’ most vulnerable point: video based accountability for its systemic brutality against indigenous people.
Appropriating the invaders’ technology, guided by his connection to the forest from which he came, Melkias is unified with many in organising to achieve something akin to the final scene in Avatar: the complete and total withdrawal of those who will destroy Papua and Papuans. Let us hope that he has the same success enjoyed by the Na’vi and Jake Sully to free his people and his land.

Nick Chesterfield, Mar-Apr 2010 in Helo Magazine

The Indonesia Public Court in Biak to be free for Mr. Septinus Rumere on the case raised morning star flag of West Papua, The Win for OPM

BiakNews, April 23, 2010. What has claimed of the Public Attorney in Biak on the suit cases of raised morning star flag of West Papua at December 1, th 2009 as the do crime to move a part of all the Indonesian territory under of foreign side.The Court has dicisioned to be free Mr. Septinus Rumere today ( 23 April th 2010).

the decision of these Court showed that it’s decision must be thanks of Papua people because the what has done by Mr. Metuzalak Awom ( the lawyer for Mr. Septinus Rumere) can be received by Court today.

Mr. Metuzalak Awom has given title on it’s papers is Don’t kill Freedom expression Rights of Papua People is can be open thinking of judges to received the appear of Mr. Metuzalak Awom.

At December 1, th 2009 Mr. Septinus Rumere is one of the OPM activists has was raised morning star flag of West Papua in it’s villages. It’s village located in Biak East District, Biak Regency. He was raised these flag for celeberat the day of West Papua Independent whice proclaimed at December 1, th 1961.

The paper of Public Attorney presentated in court said that Mr. Septinus Rumere is one of OPM activists in Biak was raised the morning star flag of OPM in it’s villages and he was raised these flag for celeberate the day independent of OPM. On it’s case so, Public Attorney in Biak appear to court to send Mr. Septinus Rumere to jail for 2 years.

But on the paper of Metuzalak Awom ( Lawyer ) presentation it’s paper in court said that what the Public Attorney appear not true. The celeberation of December 1, for West Papua people is the day of West Papua since West Papua people declared to Independent at December 1 th 1961. And The morning star flag is the flag of West Papua not OPM. So, these lawyer appear to court to be free Mr. Septinus Rumere. What the Mr. Septinus Rumere was done is one of Freedom of Expression rights on the bad history of Indonesia goverment given to West Papua people.

The judges sides has take solution on this debate and the end it , and received the appear Mr. Metuzalak Awom ( the lawyer of Mr. Septinus Rumere) suggest. So the judges has decision to be free Mr. Septinus Rumere.

MOB Cerita Lucu khas Papua

Papua risks erupting in bloodshed unless international community intervenes


A new book by respected Australian academics warns of the danger of the international community failing to intervene in the deteriorating situation in West Papua.

Papua risks erupting in bloodshed, with huge loss of life and disastrous consequences for Indonesia and Australia. Indonesian and international leadership is essential to avert catastrophe and end almost 50 years of conflict that has claimed tens of thousands of lives.

It says Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono has failed to stand up to his generals who foment the conflict, while Canberra's diplomacy has been ''insipid'', despite the potential consequences for Australia.

"Unless there's a positive approach to dialogue, it's a matter of when, not if, an eruption of violence occurs," Professor John Braithwaite, who led the research behind the book, told The Sunday Age.

The book, Anomie and Violence: Non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding, characterises conditions in West Papua and Papua provinces as a "dangerous calm", with repression and exploitation feeding deep resentment and alienation among indigenous people.

The repression includes torture, rape and sexual mutilation so gruesome that the academics agonised over publishing details.

The extent of repression has not changed, despite the democratic transformation of Indonesia since the fall of the Suharto dictatorship in 1998 and local autonomy promised to Papuans in 2001.

The ANU academics contrast Dr Yudhoyono's failure to to deal with the Papua conflict with his successful role in ending other internal conflicts, especially in Aceh.

They warn of growing Papuan support for armed conflict to wrest independence from Jakarta, which won control of the territory in 1969 after what is is now widely acknowledged as a fraudulent vote.

Drawing on research in Papua, they say many young highlanders declare they are ready to die, while members of the pro-independence Free Papua Organisation, the OPM, see no option but to take up arms.

They quote an OPM fighter saying the organisation hoped to provoke a ''Super Santa Cruz'' to draw international attention to their cause - a reference to the Indonesian army massacre in Dili's Santa Cruz cemetery in 1991, a decisive event in East Timor's independence struggle.

An eruption of violence would likely result in an exodus of refugees to Australia, creating a crisis in relations between Jakarta and Canberra.

Such a scenario would be a ''lose-lose-lose'' situation for Dr Yudhoyono, Prime Minister Kevin Rudd and the people of Papua, ''who would suffer untold loss of life and liberty''.

While the OPM is militarily ineffective, it had the capacity to ''kill a lot of Indonesian soldiers and police in the highlands'', triggering massive retaliation. Only ''visionary preventive diplomacy'' can prevent renewed war, the book warns.

This should involve Jakarta, Canberra, Washington, the EU and church and other groups in Papua in promoting a peaceful resolution of the conflict.

While Dr Yudhoyono is a ''decent man and a peacebuilder'', he was unwilling to stand up to ''homicidal elements'' in the military most responsible for the conflict.

Nor was the international community willing to show leadership.

''Australian diplomacy has been especially insipid in this regard,'' the book says.

Professor Braithwaite said Australian diplomats seemed unwilling to confront the potential disaster on Australia's doorstep. ''It's terribly depressing that Australian diplomacy has been so feeble,'' he said.

There was, however, pressure from sections of the US Congress, leading to the prospect of President Barack Obama raising the issue when he visits Jakarta in June. ''This is a great opportunity for Obama and Yudhoyono to do great things together,'' Professor Braithwaite said.

Sabtu, 15 Mei 2010

cara nge-hack billing Explorer

PERTAMA – TAMA SAYA INGIN MEMBERI TAHU BAHWA INI HANYA SEMATA – MATA HANYA UNTUK KEPENTINGAN ILMIAH SAJA JADI DIBUTUHKAN HATI NURANI ANDA.

Untuk mencoba artikel ini, anda bisa mendownload program billing explorer demo di situs http://www.billingexplorer.com
- Server Side
- Client Side

Saya asumsikan bahwa anda sudah mendowload dan menginstall di lokal komputer.
Kali ini kita coba dilokal terlebih dahulu, sebelum kita pergi ke warnet untuk melakukan percobaan artikel ini

Pengiriman data dari Client keserver biasanya diawali dengan kata kunci:

XX2

sedangkan pengiriman data dari Server ke client selalu diawali dengan kata kunci :

YA6

Nah pasti diantara pembaca bertanya2, gimana caranya mendapatkan nilai2 tersebut?..bingung kan?….sebetulnya sih gampang aja, kita gunakan program paket sniffer untuk melihat paket data yang masuk dan paket data yang keluar.
kalo mau coba-coba bisa menggunakan program ‘ether detect packet sniffer’ di www.etherdetect.com

ok, kita balik lagi ke pembahasan kita…..
ada beberapa perintah yang dikirim oleh client ke server, seperti:

Client Command
——————
$ablock$
$ablock2$
$act$
$ajblock$
$cekc$
$cektime$
$con$
$con1$
$con1dis$
$data$
$dina2$
$gpass$
$group$
$hblock$
$infod_0$
$infod_1$
$infod2$
$infod3$
$infod32$
$infod4$
$infouser$
$member$
$movecek$
$okmove2$
$paket$
$passA$
$pelajar$
$personal$
$rental$
$ruser$
$ruserh$
$send$
$sendcc$
$okmove1$
$tutup$

perintah-perintah tersebut saya dapatkan berdasarkan hasil decompiler program dengan menggunakan software vbLite & W32Dasm.

Setelah kita mengetahui beberapa perintah diatas, kita bisa mencoba langsung dengan menggunakan perintah-perintah tersebut.

kita gunakan komponen winsock untuk melakukan koneksi ke server, biasanya program B-Exp menggunakan port 1500 (default)
jadi kita bisa menuliskan syntax berikut:

Winsock1.Connect “192.168.0.1″,1500

artinya kita akan melakukan koneksi ke 192.168.0.1 dengan port 1500.
setelah anda berhasil terhubung keserver yang anda harus lakukan adalah mengirim inisialisasi paket data, agar program tersebut menerima permintaan kita.
adapun data yang dikirim adalah:

XX2$dina2$$$

diisi dengan pc yang akan kita gunakan sebagai inisialisasi koneksi.
contoh:

Winsock1.sendData “XX2$dina2$1$budak baonk$”

(artinya: kita melakukan koneksi sebagai komputer no 1 dengan nama budak baonk)
kalo pengiriman data berhasil, maka program B-Exp server akan mengirimkan data
“YA6$/connn$” yang artinya kita sudah terkoneksi ke billing dan program billing sudah siap menerima perintah2 yang dilakukan oleh program client.

Selanjutnya untuk memulai perhitungan billing kita bisa menggunakan dengan perintah: XX2$con$2

Winsock1.SendData “XX2$con$1″

Perintah diatas juga bisa digunakan untuk mereset durasi/lama penggunaan billing.
jadi kalo anda udah pake selama 10 jam bisa balik lagi ke 0 jam dengan perintah tersebut

Nah selanjutnya untuk memberhentikan penggunaan billing kita bisa lakukan dengan mengirim perintah: XX2$web2$1$Hacker

Winsock1.SenData “XX2$web2$1$budak baong”

perintah diatas bertujuan untuk menghentikan penghitungan billing pada no Pc 1 dengan nama budak baong. jadi kita bisa menghentikan selain pc yg kita pake, dengan merubah no pc.

gampang kan, so….kalian bisa coba-coba dengan perintah-perintah lainnya…kalo masih tetep bingung cara bikin programnya….hmm.mm…..jangan khawatir aku dah bikin programnya, jadi tinggal pake aja coy…

Download Sock B-Exp flooder : http://www.vbbego.com/files/billEX.rar

—-

Cara Kedua

Untuk artikel selanjutnya penulis akan mencoba kembali memperlihatkan bagaimana
menggunakan Billing Explorer Client dengan login Admin.

Biasanya untuk login dengn jenis admin perhitungan billing otomatis tidak
berjalan (disable) untuk memulainya anda harus mendownload terlebih dahulu tool
yang sudah dibuat:

Download hack-Bexp : http://www.vbbego.com/files/hackbillEX.rar

Setelah selesai download toolsnya, kita bisa langsung mencobanya.
ada beberapa langkah yang harus anda ikuti:

Anda login terlebih dahulu ke program billing spt biasa, dengan memilih jenis personal dengan nama login “baong”

Setelah login maka secara otomatis program billing akan bekerja seperti biasa untuk menghitung lama penggunaan internet. Selanjutnya kita bisa jalankan tools yang tadi kita download untuk memulai melihat-lihat ada apa dibalik program B-Exp (billing explorer).

Secara otomatis program akan mencari apakah program billing berjalan di komputer atau tidak, dengan mencari caption id “????A?|A?” , apabila tidak ada maka program akan langsung keluar dan proses akan berhenti.

Apabila program billing ditemukan maka, program tersebut akan merubah parrent dari program billing explorer ke program “Hack B-Exp”,program billing sekarang sudah
terperangkap didalam “hack b-exp” selain itu anda bisa lihat daftar HWND ID yang terdapat pada listbox, dimana kita bisa menampilkan objek-objek yang tersembunyi.

Biasanya kalo kita mengklik tombol Admin maka program Billing menyuruh kita memasukan password, tapi jangan khawatir…itu sangat mudah untuk dilewati.
ada yg tau gimana caranya……..pasti belum donk….

nah untuk masuk ke menu setting admin yang perlu kita lakukan adalah mencari kata #root:Administrator pada daftar handle windows.

ya kalo udah gini terserah anda, mau login gratis tinggal klik tombol Login, atau merubah setting lainnya ya bebas aja. Jadi silahkan coba klik item-item yang ada pada daftar handle window dan lihat apa yang tersembunyi di program billing tersebut.

Ternyata tidak sulit juga kan, kenapa demikian……he…he… semua ini
disebabkan pembutan setting dan login digabungkan dalam satu form dengan hanya memainkan properti VISIBLE…dan ini membuat mudah untuk ditampilkan kembali.

Mudah-mudahan artikel ini dapat mejadi bekal anda dalam membuat program, dan mengambil sedikit pelajaran sehingga tidak terjadi di setiap program yang kita buat.

Kamis, 13 Mei 2010

Judas letter to minister of defense indonesia

oktober

OPM ( Organisasi Papua Merdeka ) yang menyusup kedeplu ( waspada )

kepada yang terhormat
Bapak Menteri Luar Negri RI
Jl. Taman Pejambon No. 6
Jakarta Pusat

UP: Mentri pertahanan

Merujuk perihal tersebut diatas bersama ini dengan hormat disampaikan hal - hal sebagai berikut.

Menurut pengamatan kami selama ini, sepak terjang OPM ( Organisasi Papua Merdeka ) semakin menjadi - jadi dan mereka sudah menyusupkan mata - mata mereka ke dalam Departemen Luar Negeri RI dan Perwakilannya di luar negri, bukan berita berita bohong dan palsu yang ada tapi begitulah adanya dan mungkin ini sudah banyak yang tau tentang kegiatan OPM yang semakin hari semakin di dukung oleh pihak Australia dan sekutunya untuk melepaskan diri dari pangkuan Ibu Pertiwi dan semakin kuatlah nafsu dari segelintir orang yang ingin menghancurkan dan memporak-porandakan indonesia,segala cara mereka lakukan termasuk memasukkan orang - orang untuk memata-matai kegiatan indonesia dalam rangka memperjuangkan Irian Jaya tetap dalam pangkuan Ibu Pertiwi.

Tempat yang setrategis untuk memata-matai, sehingga Irian Jaya dapat terpisah dari indonesia adalah di DEPLU mungkin akan timbul pertanyaan mengapa :
- Karena setiap informasi yang berkaitan
dengan segala bentuk hubungan
internasional termasuk tentang Papua
dimata dunia DEPLU dan Perwakilannya lebih
tau , dan berita tentang kegiatan OPM yang
ada di tempat lain atau di negara lain di
deplu dan perwakilannya selalu mendapat
berita yang up to date sehingga orang -
orang OPM yang ada di DEPLU dan
Perwakilan lainnya langsung dapat
menginformasikan ke anggota lainnya apa
yang sedang terjadi dan apa yang baru
tentang OPM .

- Orang - orang OPM yang ada di DEPLU atau
di Perwakilan lainnya dapat dengan
mudah mencari selah untuk
mengembangkan sayapnya untuk menjalin
hubungan dengan dunia luar termasuk untuk
mencari hubungan dalam hal pengadaan
SENJATA untuk OPM indikasi ini terlihat
dengan adanya hubungan di pasar gelap
yang ada di GUATEMALA beberapa pentolan
OPM yang bergelar diplomat indonesia
mencari selah untuk membeli SENJATA buat
memperkuat OPM

- Orang - orang OPM yang bergelar diplomat
atau memegang jabatan strategis yang
ada di Perwakilan di luar negeri selalu
berusaha untuk memasukkan orang -
orangnya sehingga hubungan yang mereka
bentuk terhadap negara lain
selalu berjalan dan selalu di infokan
ke OPM pusat .

- Orang - orang OPM yang bergajih dollar
selalu menyumbangkan uangnya untuk
kegiatan OPM dan untuk memenuhi
sumbangan tersebut anggota OPM yang
bergelar diplomat selalu mencari cara agar
dapat dana tambahan untuk mendanai
kegiatan mereka

- Dan yang lebih strategis kenapa OPM
memasukkan orang - orangnya ke DEPLU
dan Perwakilannya karena sasaran utama
mereka saat ini adalah Hubungan dengan
dunia luar dan mempelajari titik lemah
indonesia dalam hal hubungan internasional
sehingga Kelompok OPM ini di kenal oleh
dunia luar dan juga untuk
pendanaan kelompok mereka karena gajih
diplomat yang sedang bertugas di luar
negeri dan lokal staff yang bekerja di di
Perwakilan / KBRI juga bergajih DOLLAR
dan DOLLAR memudahkan OPM dalam
rangka pendanaan mereka di luar negeri
dan juga dalam hal pengadaan kebutuhan
termasuk kebutuhan SENJATA.

Untuk itu kami mengharapkan kejelian dan kewaspadaan DEPLU untuk mengawasi dan mempersempit ruang gerap OPM yang sudah menyusup ke DEPLU dan langsung menarik mundur orang - orang OPM tersebut dan perlu kami ingatkan waspadai orang - orang OPM yang sedang bertugas di negara - negara berhaluan kiri dan negara - negara yang tidak mendukung RI dalam hal mempertahankan Irian Jaya tetap dalam pangkuan ibu pertiwi .

Kami mohonkan kepada Bapak Menteri yang terhormat untuk segera menindak lanjuti surat ini , segera tarik pulang orang - orang OPM yang sedang bertugas di luar negri khususnya di Perwakilan/KBRI, pindahkan Orang - orang OPM yang saat ini memegang jabatan strategis di DEPLU dan di Perwakilan /KBRI, seleksi ulang lokal staff bawaan orang - orang OPM.

Dan sekali lagi kami mohon , ini bukan rasis / sara tapi ini nyata dan jangan menutup mata , orang - orang Irian Jaya yang saat ini bertugas di Perwakilan /KBRI dan juga yang sedang bertugas di deplu tidak semuanya SETIA TERHADAP TANAH AIR , disaat mereka belum merdeka mereka mencari - cari muka untuk mendapat jabatan dan selah untuk senang tapi di belakang mereka sedang menghunus senjata siap untuk menyerang.

saat ini OPM ibarat VIRUS yang sedang menggrogoti Indonesai jangan sampai hal yang sama terjadi lagi seperti TIMOR TIMUR. Irian Jaya adalah aset yang kaya warisan dari para pahlawan kita jangan sampai lagi kita menyia-nyiakan perjuangan dan darah tersebuat karena hanya tidak berani bertindak .
Tarik Pulang segera Orang - Orang OPM yang Sedang bertugas di luar negeri.pindahkan orang - orang OPM yang sedang memegang jabatan strategis.

Demikianlah disampaikan dan atas perhatian serta tindak lanjut bapak Menteri Kami ucapkan terimakasih .


Aku Cinta Tanah Air

Indonesia

KONSTITUSI NKRI 100% MENDUKUNG PAPUA MERDEKA/OPM!


Mon, 19 May 2008 23:02:52 -0700

Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) sebagai hukum tata negara Republik Indonesia, jika diamati dan dihayati
secara mendalam sebagaimana rumusan itu di maksudkan dan dinyatakan pendiri
NKRI, Muhammad Hatta, maka sungguh benar dan betul-betul bahwa Konstitusi
Indonesia sendiri yakni PANCASILA DAN UUD 45 100% sangat mendukung Papua
Merdeka/OPM.

Hal ini kita tahu karena muqoddimah Indonesia sendiri mengamanatkannya
demikian. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan pengalan yang dikutip dari
sebagahagian isi teks muqoddimah atau pembukaan konstitusi Indonesia berikut
ini. Demikian jaminan agar Papua merdeka itu misalnya ..."bahwa kemerdekaan itu
adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan prikeadilan dan kemanusiaan..."dst.

Siapa yang merumuskan ini? Dialah Muhammad Hatta, tokoh proklamator kemerdekaan
Republik Indonesia (RI). Mengapa demikian? Karena dia adalah seorang dari
beberapa orang Indonesia pertama berpendidikan modern (Barat, Belanda) yang
sangat paham demokrasi (Cak-Nur, 1995). Muhammad Hatta yang anak seorang sufi
(ulama besar pembaharu Islam) Sumatera Barat adalah orang pertama yang tidak
setuju dan mengatakan keberatannya kepada Soekarno rekan proklamatornya, bahwa
kemerdekaan Indonesia tidak meliputi Papua (Natalis Pigay, 2001).

Tapi mengapa lain konstitusi dan lain pula kenyataannya sekarang? Atau dengan
kata lain; Mengapa NKRI menjajah Papua yang berarti bertentangan dengan
konstitusinya sendiri? Padahal Pancasila dan UUD 45, wajib mendasari diri (jadi
tidak boleh bertentangan) dengan isi dan bunyi muqoddimah Pancasila dan UUD 45?
Dan karena itu amandement hanya boleh disentuh (diubah) pasal-pasal dari
Undang-Undang-nya saja, kalau ada yang bertentangan dengan amanat muqoddimah
dan Pancasila disesuaikan dengan dinamika perkembangan waktu dan perubahan
sosial. Tapi pertanyaannya kembali lagi, Mengapa Indonesia dengan konsep
NKRI-nya tetap saja mengklaim Papua sebagai bagian dari dirinya?

Padahala dalam pasal-pasal konstitusinya dari semangat atau amanat moqoddimah
tidak boleh ada satu pasal/ayatpun yang bertentangan dengan amanat
muqoddimahnya itu? Lain itu misalnya konstitusi NKRI jelas-jelas bahkan sangat
terang benderang menyatakan bahwa "penjahan harus dihapuskan karena tidak
sesuai pri-keadilan dan pri-kemanusiaan". Tapi mengapa banyak TNI/POLRI datang
ke Papua untuk merebut, merampas tanah Papua dari tangan orang Papua sendiri
pada tahun 1961-1969?

Dan sekarang mereka dalam era Otsus Papua ini datang dalam jumlah lebih banyak
lagi menjajah Papua dan memperaktekkan sikap-sikap kasar dan kuasa di mata
rakyat pemilik Tanah Papua itu sendiri? Mengapa juga Indonesia tidak datang
membebaskan Papua sebagaimana amanat konsitusi atau lebih tegasnya pesan
Pembukaan (muqoddimah) Pancasila dan UUD 45 yaitu sebagaimana
amanatnya/pesannya..."penjajahan dunia harus dihapuskan..." tapi malah
sebaliknya datang menjajah Papua?

Malahan kita rakyat Papua sebagai pemilik sah dan sebagai bangsa merdeka juga,
merasakan betul betapa pahitnya, --karena mereka memang sangat kecam sekali
dalam tindakan penjajahan terhadap bangsa Papua --kehadiran TNI/POLRI dari
Indonesia ke Papua bukan untuk menjaga dan memerdekakan Papua sebagaimana
amanat/pesan konstitusi NKRI, malah sebaliknya secara bertentangan dengan
melanggar konstitusinya sendiri, Indonesia (baca TNI/POLRI), sekarang ini
merasa boleh membunuh, merebut, menjajah Rakyat Papua dan mempertahankan
tindakan jajahannya atas usaha membebaskan diri bangsa Papua, adalah suatu
pertanyaan dan banyak pertanyaan lain yang sesungguhnya membingungkan
masyarakat transmigrasi dari Jawa di Arso dan penduduk eks Timor Leste di
Perbatasan Papua-PNG, yang didatangkan sebagai wujud konkrit penjajahan itu
jika mereka menyadarinya.

Fallasy (kekeliruaan) Indonesia mempertahankan tanah Papua yang direbutnya dari
tangan dan kaki pemiliknya sendiri, tangan orang Belanda-Papua pada tahun 1963,
yang konon niat awalnya membebaskan Papua, sebagai "niat suci", "niat tulus"
bantuan untuk orang Papua yang mencerminkan konstitusinya. Ternyata semua
diselewengkan oleh para pemain sirkut dan dipertontonkannya pada kita, rakyat
Papua, dan akhirnya juga nanti pada dunia. Tapi memang benar niat tulus dan
sikap tahu demokrasi Muhammad Hatta tidak di pahami baik politikus (jangan
salah baca, menjadi politik tikus) Indonesia saat ini.

Bahkan dewasa ini ternyata Indonesia terjerembab masuk dalam lubang yang
dibuatnya sendiri sebagai bangsa penjajah baru bagi Rakyat Papua adalah cukup
memalukan tapi juga menyebalkan kita semua jika menyadari ini. Kesadaran
demikian ini sejak awal disadari olehy Muhammad Hatta dan kini disadari oleh
sebahagian para intelektual Indonesia sekelas Amin Rais, Gus-Dur dll tapi tetap
mendiamkannya dan dijadikan hanya dagelan politik mereka dalam pestas
pertarungan politik ditingkat nasionalnya, lagi-lagi tontonan permainan sirkut
yang menarik ditonton bersama.

Itulah manusia dan dari Sumatra Barat, daerah yang dikenal sebagai gudang
intelektual yang mewarnai ke-Indonesiaan Indonesia sebagai sebuah negara
merdeka berikutnya, Muhammad Hatta menunjukkan pemahaman demokrasinya yang
benar dan jujur. Dan banyak para intelektual Indonesia yang punya hati nurani
benar (bahwa dalam arti, Papua memang benar bukan bagian dari Indonesia/NKRI)
tapi tidak dinyatakan secara terbuka karena ada faktor X. Padahal Muqoddimah
Pancasila dan UUD 45 sendiri sudah jelas :

"...Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan
prikemanusian"...atau dengan kata lain, "penjajahan Indonesia atas Papua
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, karena itu penjajahan Indonesia atas
Papua harus dihapuskan karena tidak sesuai Prikeadilan dan pri kemanusiaan..."

Demikian konstitusi Indonesia menjamin bahwa Papua tidak boleh di jajah
Indonesia, karena itu dalam satu pasal dan ayatpun Pancasila dan UUD 45 tidak
boleh bertentangan dengan semangat muqoddimah (Pembukaan) NKRI itu sendiri.
Yang demikian ini sama sekali tidak diketahui TNI/POLRI yang ada di wilayah
Papua, kecuali dulu pernah ada seorang Polisi, terakhir pangkatnya Jenderal,
dan menulis membeberkan fakta dan data pelanggaran HAM dan Demokrasi Indonesia
atas bangsa Papua, setelah pensiun tapi bukunya diterbitkan di Australia
dilarang edarkan di Indonesia pada zaman rezim Soeharto.

(Bersambung)

Rabu, 05 Mei 2010


Sekretariat Komunitas Pasifik, atau SPC (terkadang Komunitas Pasifik), merupakan sebuah organisasi antar pemerintah regional yang keanggotaannya meliputi negara dan teritori. Tujuannya adalah "membangun kemampuan teknis, profesional, ilmiah, penelitian, perencanaan dan manajemen orang Kepulauan Pasifik dan menyediakan informasi dan saran, untuk membolehkan mereka membuat keputusan mengenai pembangunan di masa depan."[1] SPC berpusat di Nouméa, Kaledonia Baru.
Sejarah

SPC didirikan tahun 1947 sebagai Komisi Pasifik Selatan oleh enam negara maju yang memiliki ketertarikan terhadap wilayah ini:

* Amerika Serikat
* Australia
* Belanda
* Britania Raya
* Perancis
* Selandia Baru

Anggota

Wilayah kerja SPC meliputi negara dan teritori di kepulauan Pasifik, yang sejak 1983 telah menjadi anggota penuh:

American Samoa, Kepulauan Cook, Persatuan Mikronesia, Fiji, Polinesia Perancis, Guam, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Kepulauan Mariana Utara, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Pitcairn, Samoa, Kepulauan Solomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, dan Wallis dan Futuna.

Nugini Belanda, sebelumnya diwakili di SPC oleh Belanda, dianeksasi ke Indonesia tahun 1969 dan tidak lagi diwakili di SPC.

Compilatie Melanesian Culture Day 25/04/2010 @ Melkweg Amsterdam

Melanesian Flag Ceremony @ Melanesian Culture Day 25/04/2010

Senin, 03 Mei 2010

http://www.republika.co.id/berita/2790/Dubes_AS_dan_MRP_Diskusikan_Masalah_Otsus_Papua
Dubes AS dan MRP Diskusikan Masalah Otsus Papua
By YGFWP
Jumat, 12 September 2008 pukul 21:07:00
Dubes AS dan MRP Diskusikan Masalah Otsus Papua

EMBASSYOFINDONESIA.ORG

JAYAPURA -- Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron Hume bertemu dan berdiskusi intens dengan Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) seputar pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan perkembangan pembangunan di wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. "Hari ini Dubes AS Cameron Hume datang ke Kantor MRP di kawasan Kotaraja untuk berdiskusi dengan MRP seputar pelaksanaan Otsus Papua. Tidak ada hal yang istimewa dari pertemuan ini. Mereka punya kegiatan rutin untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia termasuk Papua. Jadi tidak ada hal yang istimewa," kata Wakil Ketua MRP, Frans Wospakrik kepada ANTARA di Jayapura, Jumat usai pertemuan itu.

Salah satu agenda kedatangan Dubes AS itu adalah melihat dari dekat perkembangan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Mereka ingin tahu perkembangan Otsus itu dari sudut pandang MRP.
Kepada Dubes Hume, lanjut Wospakrik, pihaknya mengatakan bahwa Otsus untuk papua sedang dilaksanakan dan diupayakan lebih baik lagi.

Pada kesempatan itu, Dubes AS mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa Papua mendapat dana Otsus yang besar, bagaimana pendapat MRP dan apakah dana itu sudah dimanfaatkan dengan baik. "Atas pertanyaan itu, kami mengatakan bahwa memang ada masalah dengan dana Otsus yang besar itu tetapi kita jangan hanya mempermasalahkan soal dananya saja tetapi pembangunan lainnya antara lain bagaimana hak-hak dasar orang asli Papua. Bagaimana orang asli Papua merasa terproteksi dengan baik di tanah kelahirannya sendiri," katanya.

Selain itu, bagaimana orang asli Papua diberdayakan dan bagaimana agar mereka mampu membangun dirinya sehingga kehidupan mereka lebih baik dan lebih sejahtera. "Kami minta agar Dubes AS melihat hal ini juga. Menurut kami hal-hal tesebut di atas belum dilaksanakan secara konsisten dan efektif," katanya.

Sedangkan soal dana Otsus, dia mengatakan, permasalahan terletak pada pengelolaan dana itu namun pihak MRP bukanlah lembaga yang bertugas mengontrol penggunaan dana tersebut.Namun demikian, MRP berupaya mendorong agar kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada penggunaan dana Otsus yang lebih efektif itu hendaknya lebih dikedepankan di Papua.

Sebagai contoh, Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH telah berupaya membalikkan penggunaan dana Otsus yang pada masa lalu dinilai kurang berpihak pada kepentingan rakyat di kampung-kampung, kini harus lebih berpihak pada rakyat. Jangan terlallu banyak digunakan untuk birokrasi.Pada kesempatan pertemuan itu Dubes AS Cameron Hume menanyakan juga masalah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagai pelaksanaan dari amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Atas pertanyaan itu, lanjut Frans Wospakrik, semua itu merupakan masalah internal di Papua yang dinilai terlambat dalam pembahasannya namun semua itu kembali kepada kesediaan pemerintah dalam melaksanaakan UU Otsus itu secara benar dan konsekuen."Pertemuan dengan Dubes AS itu tidak ada yang istimewa, atau dapat dikatakan biasa-biasa saja. Mereka datang ke Papua hanya untuk mencari tahu perkembangan pembangunan di wilayah ini dan setelah itu mereka pun pulang ke Kedubesnya," kata Frans Wospakrik.ant/kp

Selasa, 27 April 2010

IDEOLOGI PERJUANGAN YOUNG GENERETION FREEDOM WEST PAPUA



IDEOLOGI PERJUANGAN YOUNG GENERETION FREEDOM WEST PAPUA

Oleh: RR bo’nay



Tigwon ,may 01, 2010
Salam satu perjuangan..

Generasi Muda Papua Merdeka, adalah organisasi sayap kanan yang terbentuk untuk menampung aspirasi anak muda di selueruh papua yang mana keberadaan GMPM sangant di perlukan oleh paramemuda dan pemudi papua sebagai wadah untuk menampung aspirsi mereka yang Selama ini kita ketahui sering di salah artikan oleh beberapa pihak, Kalau
ada argumentasi penolakan bahwa pemuda Papua yang berusia 16 – 30 tahun
belum siap memimpin, lalu sampai kapan baru pemuda siap memimpin??? Itu
argumentasi klasik, sesungguhnya hal itu merupakan slogan yang
menyembunyikan ketidaktulusan senior untuk memberdayakan “kami”.



Kami
menyadari bahwa selama ini kami hanya diperalat, untuk memenuhi ambisi
pribadi para senior, dan kini kami tegaskan: PERLAKUKAN KAMI SELAYAKNYA
SEORANG MANUSIA, BUKAN SEBAGAI ALAT !!!

Kami akan menyerukan: MEREKA ADALAH CERMIN YANG RETAK, TAK LAYAK UNTUK DI TELADANI.

oleh karena itu Pemuda dan Pemudi bangkitkan semangant jiwa mu
bersama-sama kita bangkit, dan teriakan.. MERDEKA..... MERDEKA...
MERDEKA... merdekakan dirimu dalam segalahal...

pemuda harus berani berreformasi... berrefomasi untuk sesuatu yang
positif... sebab hidup tiada mungkin tanpa perjuangan dan tanpa
pengorbanan.. berpegangan tangan satu dalam jiwa dan raga demi masa
depan PAPUA JAYA...
namun dengan demikian kami pemuda dan pemudi papua berikrar baersatu, dan mengesampingkan perbedaan kami, siapapun kita orang gunung atau orang pante kami bersatu dan menyatakan sikap untuk memperjuangkan kemerdekaan kami,
Ideologi kemerdekaan yang kami anut adalah kemerdekaan
dalam arti luas merdeka dari penjajahan kemalasan, kebodohan, keapatisan, kemiskinan yang dialami rakyat papua. yg kami lakukan adalah untuk mendapatkan atensi dari pihak yang berwewenang. klo hanya merdeka dari satu negara tapi pribadinya belum merdeka, siasia belaka….
Ada yang mengatakan, kmi in generasi penerus kbodhan, para pendahulu kami, yg mmperjuangkn kesìaan belaka, namun kami tetap pada pendirian kami, hidup tiada mungkin tanpa perjuanga,oleh karena itu kami akan terus berjuang smpe kmi berakhr dibalik peti mati perjuang yg dirintis oleh para pendahulu kami kami, akan tetap ...di teruskan oleh generasi yg akan datang,akan tetap berjuang demi tercpainya kemerdekaan di atas tanah kami tercinta,apakah kami ini salah +bodoh jika kami meprjangkn mlk hakmi?
Jika jalan prjuangn sprti ini yg di khndaki, ngapa kta msh salng, mmbdkn antra gunung n pante, buknxa kta 1 n mmpnyai ideolg sma? Mngapa kta tdk brstu n brjuang brdmpngn, untk tanah papua?
Apa bsa kta brstu? Untk papua?
Inilah yg
Mjdi tgas n tnggung jwb kta gnrsi muda untk mnyatukn dmi trcpainya 7an kta smua.
Salam satu perjuangan
Ko e Otua mo TANAH PAPUA ko hoku tofi'a
Papua dan Tuhan adalah warisan kami
PAPUA .MO.TE.ATUA


RR. Bo’ nay
YGFWP

Minggu, 25 April 2010

Rumpun bahasa Austronesia



Rumpun bahasa Austronesia adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Dari Taiwan dan Hawaii di ujung utara sampai Selandia Baru (Aotearoa) di ujung selatan dan dari Madagaskar di ujung barat sampai Pulau Paskah (Rapanui) di ujung timur.
Istilah Austronesia

Austronesia adalah istilah mengacu pada suatu daerah yang dimana bahasa-bahasa Austronesia dituturkan, daerah tersebut mencakup oleh penduduk pulau Taiwan, kepulauan Nusantara (termasuk Filipina), Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Pulau Madagaskar. Secara harafiah, Austronesia berarti "Kepulauan Selatan" dan berasal dari bahasa Latin austrālis yang berarti "selatan" dan bahasa Yunani nêsos (jamak: nesia) yang berarti "pulau".

Jika bahasa Jawa di Suriname dimasukkan, maka cakupan geografi juga mencakup daerah tersebut. Studi juga menunjukkan adanya masyarakat penutur bahasa mirip Melayu di pesisir Sri Langka.

Asal usul bangsa Austronesia

Untuk mendapat ide akan tanah air dari bangsa Austronesia, cendekiawan menyelidiki bukti dari arkeologi dan ilmu genetika. Penelaahan dari ilmu genetika memberikan hasil yang bertentangan. Beberapa peneliti menemukan bukti bahwa tanah air bangsa Austronesia purba berada pada benua Asia. (seperti Melton dkk., 1998), sedangkan yang lainnya mengikuti penelitian linguistik yang menyatakan bangsa Austronesia pada awalnya bermukim di Taiwan. Dari sudut pandang ilmu sejarah bahasa, bangsa Austronesia berasal dari Taiwan karena pada pulau ini dapat ditemukan pembagian terdalam bahasa-bahasa Austronesia dari rumpun bahasa Formosa asli. Bahasa-bahasa Formosa membentuk sembilan dari sepuluh cabang pada rumpun bahasa Austronesia . Comrie (2001:28) menemukan hal ini ketika ia menulis:
“ ... Bahasa-bahasa Formosa lebih beragam satu dengan yang lainnya dibandingkan seluruh bahasa-bahasa Austronesia digabung menjadi satu sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi perpecahan genetik dalam rumpun bahasa Austronesia diantara bahasa-bahasa Taiwan dan sisanya. Memang genetik bahasa di Taiwan sangatlah beragam sehingga mungkin saja bahasa-bahasa itu terdiri dari beberapa cabang utama dari rumpun bahasa Austronesia secara kesuluruhan. ”

Setidaknya sejak Sapir (1968), ahli bahasa telah menerima bahwa kronologi dari penyebaran sebuah keluarga bahasa dapat ditelusuri dari area dengan keberagaman bahasa yang besar ke area dengan keberagaman bahasa yang kecil. Walau beberapa cendekiawan menduga bahwa jumlah dari cabang-cabang diantara bahasa-bahasa Taiwan mungkin lebih sedikit dari perkiraan Blust sebesar 9 (seperti Li 2006), hanya ada sedikit perdebatan diantara para ahli bahasa dengan analisis dari keberagaman dan kesimpulan yang ditarik tentang asal dan arah dari migrasi rumpun bahasa Austronesia.

Bukti dari ilmu arkeologi menyarankan bahwa bangsa Austronesia bermukim di Taiwan sekitar delapan ribu tahun yang lalu . Dari pulau ini para pelaut bermigrasi ke Filipina, Indonesia, kemudian ke Madagaskar dekat benua Afrika dan ke seluruh Samudra Pasifik, mungkin dalam beberapa tahap, ke seluruh bagian yang sekarang diliputi oleh bahasa-bahasa Austronesia . Bukti dari ilmu sejarah bahasa menyarankan bahwa migrasi ini bermula sekitar enam ribu tahun yang lalu . Namun, bukti dari ilmu sejarah bahasa tidak dapat menjembatani celah antara dua periode ini.

Pandangan bahwa bukti dari ilmu bahasa menghubungkan bahasa Austronesia purba dengan bahasa-bahasa Tiongkok-Tibet seperti yang diajukan oleh Sagart (2002), adalah pandangan minoritas seperti yang dinyatakan oleh Fox (2004:8):
“ Disiratkan dalam diskusi tentang pengelompokan bahasa-bahasa Austronesia adalah permufakatan bahwa tanah air bangsa Austronesia berada di Taiwan. Daerah asal ini mungkin juga meliputi kepulauan Penghu diantara Taiwan dan Cina dan bahkan mungkin juga daerah-daerah pesisir di Cina daratan, terutamanya apabila leluhur bangsa Austronesia dipandang sebagai populasi dari komunitas dialek yang tinggal pada permukiman pesisir yang terpencar. ”

Analisis kebahasaan dari bahasa Austronesia purba berhenti pada pesisir barat Taiwan. Bahasa-bahasa Austronesia yang pernah dituturkan di daratan Cina tidak bertahan. Satu-satunya pengecualian, bahasa Chamic, adalah migrasi yang baru terjadi setelah penyebaran bangsa Austronesia

Penggolongan bahasa-bahasa Austronesia berikut diajukan oleh Blust. Penggolongan yang diajukannya bukanlah yang pertama dan bahkan ia juga mencantumkan paling sedikit tujuh belas penggolongan lainnya dan mendiskusikan fitur-fitur dan rincian dari pengelompokan tersebut. Beberapa ahli bahasa Formosa mempertentangkan rincian dari penggolongan itu namun penggolongan ini dalam garis besar tetap menjadi titik referensi untuk analisis ilmu bahasa saat ini. Dapat dilihat bahwa sembilan cabang utama dari bahasa Austronesia kesemuanya adalah bahasa-bahasa Formosa.

Austronesia

* Atayalik (Atayal, Seedik) [nama lain untuk Seediq:Truku, Taroko, Sediq]
* Formosa Timur
o Utara (Basai-Trobiawan, Kavalan)
o Tengah (Amis, Nataoran, Sakizaya)
o Barat Daya (Siraya)
* Puyuma
* Paiwan
* Rukai
* Tsouik (Tsou, Saaroa, Kanakanabu)
* Bunun
* Dataran Rendah Barat
o Dataran Tengah-Barat (Taokas-Babuza, Papora-Hoanya)
o Thao
* Formosa Barat Laut (Saisiyat, Kulon-Pazeh)
* Malayo-Polinesia (Lihat di bawah)

[sunting] Penggolongan bahasa-bahasa Malayo-Polinesia

Berikut adalah klasifikasi bahasa-bahasa Malayo-Polinesia yang disederhanakan oleh Wouk & Ross (2002)

Bahasa-bahasa Malayo-Polinesia

* Bahasa Kalimantan-Filipina atau bahasa Malayo-Polinesia Barat Luar (Hesperonia Luar): terdiri dari banyak bahasa seperti Dayak Ngaju, Gorontalo, bahasa Bajau, bahasa-bahasa Minahasa, Tagalog, Cebuano, Hiligaynon, Ilokano, Kapampangan, Malagasi, dan Tausug
* Bahasa Malayo-Polinesia Inti (Kemungkinan menyebar dari Pulau Sulawesi)
o Bahasa Sunda-Sulawesi atau bahasa Malayo-Polinesia Barat Dalam (Hesperonia Dalam), contoh: Indonesia Barat, Bugis, Aceh, Cham (di Vietnam dan Kamboja), Melayu, Indonesia, Iban, Sunda, Jawa, Bali, Chamoru, dan Palau
o Bahasa Malayo-Polinesia Tengah-Timur
+ Bahasa Malayo-Polinesia Tengah atau bahasa Bandanesia: sekitar Laut Banda yaitu bahasa-bahasa di Pulau Timor, Sumba, Flores, dan juga di Maluku
+ Bahasa Malayo-Polinesia Timur atau disebut juga bahasa Melanesia
# Halmahera Selatan-Papua Barat-Laut: beberapa bahasa di pulau Halmahera dan sebelah barat pulau Irian, contohnya bahasa Taba dan bahasa Biak
# Bahasa Oseanik: Termasuk semua bahasa-bahasa Austronesia di Melanesia dari Jayapura ke timur, Polinesia dan sebagian besar Mikronesia

Salah satu cabang terbesar adalah cabang Sundik yang menurunkan bahasa-bahasa Austronesia dengan jumlah penutur terbesar yaitu: Bahasa Jawa, Bahasa Melayu (dan Bahasa Indonesia), Bahasa Sunda, Bahasa Madura, Bahasa Aceh, Bahasa Batak dan Bahasa Bali.
[sunting] Kekerabatan dengan rumpun bahasa yang lain

Hubungan-hubungan genealogis antara rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang lainnya di Asia Tenggara telah diajukan dan umumnya disebut Filum Bahasa Austrik. Pada hipotesis filum Austrik dinyatakan bahwa semua bahasa di Tiongkok bagian selatan sebenarnya berkerabat yaitu rumpun bahasa Austronesia, bahasa Austro-Asia, bahasa Tai-Kadai dan bahasa Hmong-Mien (juga disebut Miao-Yao).

Secara skematis rumpun bahasa Austrik secara hipotetis adalah sebagai berikut:

Austrik

* Austronesia
* Tai-Kadai
* Hmong-Mien
* Austro-Asiatik

Para penutur keempat rumpun bahasa yang diduga berkerabat ini bermukim di daerah yang sekarang termasuk Tiongkok bagian selatan sampai kurang lebih pada antara tahun 2000 SM – 1000 SM. Kala itu suku bangsa Han, yang merupakan penutur bahasa Sino-Tibet, dari Tiongkok utara menyerbu ke selatan dan para penutur bahasa Austrik tercerai-berai. Hal ini yang diduga sebagai alasan mengapa kaum Austronesia lalu bermigrasi ke Taiwan dan ke kepulauan Asia Tenggara dan Samudra Pasifik lainnya.

Beberapa hipotesis filum Austrik juga mengajukan akan perubahan dari akar kata dwisuku kata di mana bahasa Austronesia menyimpan kedua suku kata sedangkan bahasa Austro-Asiatik menyimpan suku kata pertama dan bahasa Tai-Kadai menyimpan suku kata kedua. Sebagai contoh:
Austronesia purba *mata ‘mata
Austro-Asiatik purba *măt ‘mata'’
Tai-Kadai purba *taa ‘mata

Namun, satu-satunya proposal dari yang mematuhi metode perbandingan adalah hipotesis "Austro-Tai" yang menghubungkan rumpun bahasa Austronesia dengan rumpun bahasa Tai-Kadai. Roger Blench (2004:12) mengetakan tentang Austro-Tai bahwa:
“ Ostapirat mengasumsikan sebuah model sederhana dari sebuah perpecahan dengan para Daik [Tai-Kadai] sebagai orang-orang Austronesia yang menetap di daerah asalnya. Namun hal ini nampaknya tidak mungkin karena Daik nampak seperti percabangan dari bahasa Filipina Purba dan tidak mempunyai kerumitan seperti yang dimiliki oleh bahasa-bahasa Formosa. Mungkin dapat lebih baik dipandang bahwa penutur Daik Purba bermigrasi kembali dari Filipina utara ke daerah di pulau Hainan. Hal ini dapat menjelaskan perbedaan dari Hlai, Be, dan Daik sebagai hasil dari penstrukturan ulang secara radikal karena kontak dengan penutur bahasa-bahasa Miao-Yao dan Sinitik. ”

Atau dengan kata lain, pengelompokan dibawah Tai-Kadai akan menjadi cabang dari bahasa Kalimantan-Filipina. Namun, tidak ada dari proposal tersebut yang mendapat sambutan luas dari komunitas ilmu bahasa.

]Klasifikasi bahasa Jepang

Telah diajukan juga hipotesis bahwa bahasa Jepang mungkin adalah saudara jauh dari rumpun bahasa Austronesia. [Ada yang mengelompokkan bahasa ini dalam rumpun bahasa Austronesia berdasarkan beberapa kata-kata dan fonologi bahasa Jepang. Namun yang lain berpendapat bahwa bahasa Jepang termasuk rumpun bahasa Altai dan terutama mirip dengan cabang bahasa Mongol. Bahasa Korea kemungkinan besar termasuk rumpun bahasa yang sama pula. Bahasa Korea mirip dengan bahasa Jepang namun sejauh ini belum ada yang menghubungkannya dengan rumpun bahasa Austronesia. Namun perlu diberi catatan pula bahwa rumpun bahasa Altai masih dipertentangkan pula.

Sebagai contoh adalah beberapa kata dari bahasa Jepang yang diduga berasal dari rumpun bahasa Austronesia:

* hi yang berarti api dan berasal dari *PAN (Proto-Austronesia): *Xapuy
* ke yang berarti kayu

Hipotesis akan hubungn bahasa Jepang sebagai saudara dari bahasa-bahasa Austronesia ditolak oleh hampir seluruh pakar ilmu bahasa karena hanya ada sedikit bukti akan hubungan antara bahasa Jepang dan rumpun bahasa Austronesia dan kebanyakan ahli bahasa berpikir bahwa kesamaan yang sedikit ini adalah hasil dari pengaruh bahasa-bahasa Austronesia pada bahasa Jepang, mungkin melalui substratum. Mereka yang mengajukan skenario ini menyarankan bahwa rumpun bahasa Austronesia dulunya pernah meliputi pulau-pulau di utara dan selatan dari Taiwan. Lebih lanjut, tidak ada bukti genetis untuk hubungan yang dekat antara penutur bahasa-bahasa Austronesia dan bahasa-bahasa Japonik, sehingga apabila ada interaksi pra-sejarah antara penutur bahasa Austronesia purba dengan bahasa Japonik purba lebih mungkin interaksi itu adalah sebuah pertukaran budaya yang sederhana alih-alih percampuran etnis yang signifikan. Analisis genetis menunjukan secara konsisten bahwa orang-orang Ryukyu diantara Taiwan dan pulau-pulau utama Jepang lebih mirip dengan orang Jepang daripada orang asli Taiwan. Hal ini menyarankan bahwa apabila ada interaksi antara bangsa Austronesia purba dan bangsa Japonik purba, interaksi ini kemungkinan terjadi di benua Asia timur sebelum pengenalan bahasa-bahasa Austronesia ke Taiwan (atau setidaknya sebelum kepunahan hipotetis bahasa-bahasa Austronesia dari daratan Tiongkok), dan bahasa-bahasa Japonik ke Jepang. Perbendaharaan kata

Rumpun bahasa Austronesia didefinisikan menggunakan metode perbandingan bahasa untuk menemukan kata-kata yang seasal, yaitu kata-kata yang mirip dalam bunyi dan makna dan dapat ditunjukan berasal dari kata yang sama dari bahasa Austronesia purba menurut sebuah aturan yang regular. Beberapa kata seasal sangatlah stabil, sebagai contoh kata untuk mata pada banyak bahasa-bahasa Austronesia adalah "mata" juga mulai dari bahasa paling utara di Taiwan sampai bahasa paling selatan di Aotearoa.

Di bawah disajikan sebagai contoh untuk menunjukkan kekerabatan, kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam beberapa bahasa Austronesia. Catatan: /e/ harus dibaca sebagai taling (misalkan dalam kata “keras”) dan /é/ sebagai pepet (misalkan dalam kata “lémpar”). Jika ada kesalahan, para pembaca dipersilakan memperbaikinya.
Bahasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proto-Austronesia *esa/isa *duSa *telu *Sepat * lima *enem *pitu *walu *Siwa *sa-puluq
Paiwan ita dusa celu sepac lima unem picu alu siva ta-puluq
Tagalog isá dalawá tatló ápat limá ánim pitó waló siyám sampû
Ma'anyan Isa' rueh telo epat dime enem pitu Balu' suei sapuluh
Bugis seddi dua téllu eppa lima enneng pitu aruwa asera seppulo
Malagasy iráy róa télo éfatra dímy énina fíto válo sívy fólo
Aceh sa duwa lhee peuet limöng nam tujôh lapan sikureueng plôh
Toba Batak sada duwa tolu opat lima onom pitu uwalu sia sampulu
Bali sa dua telu empat lima enem pitu akutus sia dasa
Sasak esa due telu empat lime enem pitu’ balu’ siwa’ sepulu
Jawa Kuna sa rwa telu pat lima nem pitu wwalu sanga sapuluh
Jawa Baru siji loro telu papat lima nem pitu wolu sanga sepuluh
Sunda hiji dua tilu opat lima genep tujuh dalapan salapan sapuluh
Madura settong dhua tello' empa' léma' ennem pétto' ballu' sanga' sapolo
Melayu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh
Minangkabau ciék duo tigo ampék limo anam tujuah salapan sambilan sapuluah
Rapanui tahi rua toru ha rima ono hitu va'u iva 'ahuru
Hawaii `ekahi `elua `ekolu `eha: `elima `eono `ehiku `ewalu `eiwa `umi
Sinama issah duah talluh mpat limah nnom pitu' walu' siam sangpu
Gayo sara roa tulu opat lime onom pitu waloh siwah sepuluh

Basis Data Perbendaharan Kata Bahasa-Bahasa Austronesia (pranala diberikan dibawah artikel) mencatat kata-kata (dikodekan menurut keseasalan) untuk sekitar 500 bahasa Austronesia.

Tipologi dan struktur

Sukar untuk menarik sebuah generalisasi yang berarti tentang bahasa-bahasa yang menyusun rumpun yang seberagam rumpun bahasa Austronesia. Pada garis besarnya, bahasa-bahasa Austronesia dapat dibagi menjadi tiga kelompok bahasa: tipe Filipina, tipe Indonesia, dan tipe pasca-Indonesia [6]. Kelompok yang pertama diwatakkan dengan urutan kata kata kerja-pertama dan pengubahan suara gramatik ala bahasa Filipina, fenomena yang seringkali dirujuk sebagai pemfokusan. Literatur yang berhubungan mulai menjauhi penggunaan istilah ini karena banyak ahli bahasa merasa bahwa fenomena pada bahasa bertipe ini lebih baik disebut sebagai suara gramatik.

Bahasa-bahasa Austronesia umumnya menggunakan pengulangan kata.

Fonologi bahasa-bahasa Austronesia tergolong sederhana dengan aturan pembentukan suku kata yang sangat terbatas dan jumlah fonem yang sedikit. Banyak dari bahasa-bahasa Austronesia tidak memperbolehkan sukukata dan gugusan konsonan. Beberapa bahasa memang memiliki gugusan-gugusan konsonan namun ini merupakan pengaruh dari bahasa-bahasa lain, terutama dari bahasa Arab, bahasa Sansekerta, dan bahasa Indo-Eropa lainnya.

Beberapa bahasa bahkan meminjam fonem dari bahasa lain seperti retrofleks dalam bahasa Jawa dan fonem berhembus dalam bahasa Madura yang diduga dipinjam dari Sansekerta. Namun banyak para pakar yang menentang bahwa fonem-fonem ini dipinjam dari bahasa Sansekerta. Mereka berpendapat bahwa fonem-fonem ini merupakan perkembangan sendiri saja.
Jumlah penutur

Secara total jumlah penutur bahasa Austronesia sekitar 300 juta jiwa. Berikut adalah bahasa-bahasa Austronesia diurutkan dari bahasa dengan penutur terbanyak.
Jumlah penutur bahasa-bahasa Austronesia Bahasa Jumlah Penutur
Sebagai Bahasa Ibu Sebagai Bahasa Resmi
Bahasa Jawa 76.000.000
Bahasa Sunda 20.000.000
Bahasa Melayu 19.000.000*
Bahasa Indonesia 25.000.000* 220.000.000
Bahasa Tagalog 24.000.000 70.000.000
Bahasa Cebu 15.000.000 30.000.000
Bahasa Malagasy 17.000.000
Bahasa Batak 14.000.000
Bahasa Madura 14.000.000
Bahasa Ilokano 8.000.000 10.000.000
Bahasa Minangkabau 7.000.000
Bahasa Hiligaynon 7.000.000 11.000.000
Bahasa Bikol 4.600.000
Bahasa Banjar 4.500.000
Bahasa Bali 4.000.000
Bahasa Bugis 4.000.000
Bahasa Tetum 800.000
Bahasa Samoa 370.000
Bahasa Fiji 350.000 550.000
Bahasa Tahiti 120.000
Bahasa Tonga 108.000
Bahasa Māori 100.000
Bahasa Kiribati 100.000
Bahasa Chamorro 60.000
Bahasa M̧ajeļ 44.000
Bahasa Nauru 6.000
Bahasa Hawai'i 1.000 8.000

* Statistik untuk kedua bahasa diperdebatkan.
Status resmi

Bahasa Austronesia terpenting ditilik dari status resminya ialah bahasa Melayu, yang menjadi bahasa resmi di Indonesia (sebagai bahasa Indonesia), Malaysia, dan Brunei. Bahasa Indonesia juga berstatus bahasa kerja di Timor Leste m. Bahasa Filipina (Filipino), yang merupakan bentuk baku dari bahasa Tagalog, adalah bahasa resmi Filipina. Di Timor Leste, bahasa Tetum, yang juga termasuk sebuah bahasa Austronesia, menjadi bahasa resmi di samping bahasa Portugis. Di Madagaskar, bahasa Malagasi adalah bahasa resmi. Di Aotearoa (Selandia Baru), bahasa Maori juga memiliki status bahasa resmi di samping bahasa Inggris.

Sabtu, 24 April 2010

Kejahatan" yang Dilakukan Wanita di Facebook

Banyak hal yang bisa Anda lakukan di Facebook. Tidak hanya sebagai wadah bersosialisasi, situs jejaring ini juga bisa dijadikan tempat untuk memantau dan memengaruhi orang lain.

Menurut beberapa pria, seperti yang dikutip dari foxnews.com, wanita bisa memanfaatkan Facebook, tidak hanya dalam hal positif, tapi juga hal negatif. Salah satunya jika terkait masalah hubungan dengan lawan jenis.

Berikut opini beberapa pria yang membeberkan hal mengejutkan yang bisa dilakukan wanita di Facebook.

1. Membuat profil palsu untuk menguntit mantan pacar

Hal satu ini mungkin tampak sedikit ekstrem. Tapi, banyak wanita sengaja membuat profil palsu untuk bisa memantau mantan pacar tanpa diketahui pasangannya. Daripada menelepon atau mengirimkan sms, sekadar menulis "Apa kabar?" di wall Facebook, cara ini memang lebih aman.

2. Memanipulasi penampilan

Menurut pria, tidak sedikit wanita yang sering memasang foto di Facebook untuk menampilkan citra diri yang tidak sesuai realitas. Dalam foto-foto mungkin ingin terlihat lebih seksi dan berani atau sebaliknya, dan berlawanan dengan kenyataan. Hati-hati, hal ini bisa menjadi bumerang buat wanita.

3. Menulis status berlebihan dan provokatif

Status di Facebook bisa dibaca siapa saja dan banyak wanita yang mengggunakannya untuk tujuan provokasi atau pamer. Bagi pria, hal yang paling menyebalkan adalah "curhat", soal kehidupan pribadi di status. Menurut pria, lebih baik berbicara langsung daripada mengumbarnya di

Facebook, karena kesannya seperti mengharap belas kasihan. Selain itu, pamer soal kelebihan atau tempat yang didatangi dan langsung memasangnya di status.

4. Memasang foto ambigu

Status sudah berhubungan dengan seseorang, tetapi dalam beberapa foto terlihat mesra dengan pria lain. Hal ini seperti ingin "membakar" rasa cemburu pasangan dengan cara kekanakan. Foto ambigu itu juga menurut pria, sengaja untuk membuat orang lain mempertanyakan hubungannya, dan

memberikan perhatian padanya.

5. Status hubungan palsu

Beberapa wanita lajang banyak memasang status hubungan dengan "in a relationship". Hal ini dilakukan untuk menghindari reaksi "kasihan" orang atas statusnya yang masih lajang. Hal ini menurut pria, sangat tidak masuk akal, karena justru status tersebut menghambatnya mendapat

pasangan.

Apakah Anda juga melakukan hal sama? Hati-hati, menurut opini pria, kebiasaan ini bisa menjadi bumerang bagi wanita! rio bonay

Indonesian police attack peaceful demonstration in Manokwari, 22nd April...

Jumat, 23 April 2010

WACANA PEMBENTUKAN REPUBLIK AL-ISLAM -FAK-FAK


WACANA PEMBENTUKAN REPUBLIK AL-ISLAM -FAK-FAK
Oleh : captain romario fabrizio bonay.S.com
Chief Warrant Officer PAPUA ARMY
( di kutip dari sumber Email dari sulaimanbauw_raiff@ymail.com yang di kirimkan kea kun email riodejaneyrog@yahoo.co.id )

SALAM MERDEKA TANAH KU PAPUA DAN DIBERKATI SALAM DALAM TUHAN KITA YESUS KRISTUS..

Belakangan ini santer terdengar di kalanga ulama dan tokoh agama di salah satu kabupaten di Propinsi termuda di wilayah NKRI yaitu kabupaten FAK-FAK Provinsi PAPUA BARAT. Wacana yang berkembang adalah rencana segelintir orang
( contoh bendera RAIFF )

yang menamakan diri mereka AL-REFISAF ( GERAKAN REFOLUSI AL-ISLAM FAK-FAK)
Gerakan ini mengklaim memiliki pengikut sabanyak 856 orang yang tersebar di seluruh Kabupatn FAK-FAK, Adalah HASAN SULAIMAN BOUW BIN AHMAD BAUW, Pimpinan dari Gerakan AL-Refisaf Mengklaim bahwa pembentukan Reubik AL-ISLAM FAK-FAK, Di dasari karena menurut sejarah sebelun bergabug dengan kesultanan Ternate&tiodore Fak –FAK nerupakan wilayah yang takberpemilik.. sebagian besar mereka yang bermukim di sana merupakan masyarakat buangan dari daerah timur tengah.
Menurut jendral Al-Reisaf.. dasar dia dan rekan-rekanya untuk medirikan republik islam fak-fak mereka siap berjihad.. untuk membangun RAIFF . Adapn menurut pengakuan sang jendral yang merupakan putra asli fak –fak dari keturunan timur tengah, yang merupakan lulusan camp pelatihan mindanou filipin.
Mereka memiliki persenjataan yang lengkap, di tambah 500 kavaleri siap tempur melawan pemerintah Indonesia.. namun ini baru wacana yang berkembang,
Saya pun turun mencari orang yang bernama JENDRAL HASAN SULAIMAN BAUW Bin AHMAD BAUW, sosok sental yang digadang gadangkan sebagai pemimpin tertinggi RAIFF Namun seperti pepatah bagai mencari jarum dalan setumpuk jerami sosok sang jendarl tak bisa di temukan di kota fak fak dari perkotaan sampai pedalaman tak ada yang pernah mengenal nama sang jendral…
Jadi dapat di simpulkan bahwa pembentukan Negara AL ISLAM FAK – FAK Hanya lah wacana yang berkembang ssaja. Namun yang dapat di temukan .. adalah selembar contoh Bendera republik yang di kirimkan kepada penulis melalui akun yahoo namun sang penggirim sangat susah untuk di hubungi dan di mintai konfirmasi mengenai cerita sebenarnya .
Nama dan pemilik akun pengirim INFORMASI
NAMA : SULAIMAN BAUW
sulaimanbauw_raiff@ymail.com
namun sangat sulit untuk di temukan..
PARMY ( nama untuk anggota group FB PAPUA ARMY ) ada yang mengenal atau tau terhadap nama dan punya info mengenai nama dan orang di atas mohon di berikan info kepada penulus melalui group PAPUA ARMY untuk di minta konfirmasi mengenai kebenaran berita tersebut.

SALAM
PAPUA ARMY

CAPTEIN ROMARIO FABRIZIO BONAY
Chief Warrant officer PAPUA ARMY
Admin Papua Army

Selasa, 20 April 2010


Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher
See the champions, take the field now, you define us, make us feel proud
In the streets are, exaliftin , as we lose our inhabition,
Celebration its around us, every nation, all around us
Singin forever young, singin songs underneath that sun
Lets rejoice in the beautiful game.
And together at the end of the day.
WE ALL SAY
When I get older I will be stronger
They’ll call me freedom Just like a wavin’ flag
And then it goes back
And then it goes back
And then it goes back
When I get older I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin’ flag
And then it goes back
And then it goes back
And then it goes
Oooooooooooooh woooooooooohh hohoho
Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher
See the champions, take the field now, you define us, make us feel proud
In the streets are, exaliftin, every loser in ambition,
Celebration, its around us, every nations, all around us
Singin forever young, singin songs underneath that sun
Lets rejoice in the beautiful game.
And together at the end of the day.
WE ALL SAY
When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin’ flag
And then it goes back
And then it goes back
And then it goes back
When I get older I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin’ flag
And then it goes back
And then it goes back
And then it goes
Wooooooooo Ohohohoooooooo ! OOOoooooh Wooooooooo
WE ALL SAY !
When I get older I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin’ flag
And then it goes back
And then it goes back
And then it goes back
When I get older I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin’ flag
And then it goes back
And then it goes back
And then it goes
Wooo hooooo hohohohoooooo
And everybody will be singinit
Wooooooooo ohohohooooo
And we are all singinit

study & beasiswa

Request a Fulbright Senior Specialist
Application for Host Institutions

(Please note: Host institution is required to provide lodging accommodation, meals and incidental expenses/M&IE, and local transportation
to the Fulbright Senior Specialist for the duration of the grant period.)

This form is for the use of academic institution that wish to request a Fulbright Senior Specialist. Please return the completed form to The Executive Director, Fulbright Indonesia, American Indonesian Exchange Foundation, Gedung Balai Pustaka Lt. 6, Jl. Gunung Sahari Raya No. 4, Jakarta 10720. You can also fax the form to (021) 3452050 or send it as an e-mail attachment to rfadillah@aminef.or.id.

Instructions to potential host institutions. The recruitment effort for your program request can be most effective if:
1. Careful attention is given to the Project description, purpose, impact on host institution, potential for institutional linkages to ensure adequate detail in describing the scope of work.
2. Adequate lead time is given for recruitment of specialists who best fit the program request.
3. Flexibility in the time frame of the proposed project is allowed for in order to accommodate the various schedule of potential Fulbright Senior Specialist candidates.

PROGRAM INFORMATION

Field Requested Primary Fields
(Choose only one primary fields. Anthropology Archaeology
For U.S. Studies, please also specify Business Administration Communications/Journalism
one sub-field.) Economics Education
Environmental Science Information Technology
Law Library Science
Political Science Public Administration
Sociology Social Work
Agriculture Applied Linguistics/TEFL
Urban Planning Public/Global Health
Peace and Conflict Resolution Studies
U.S. Studies - GENERAL U.S. Studies - Art
U.S. Studies - Art History U.S. Studies - Dance
U.S. Studies - History U.S. Studies - Literature
U.S. Studies - Music U.S. Studies - Popular Culture
U.S. Studies - Religious Studies U.S. Studies - Theater
U.S. Studies - Women’s Studies

Specialization desired within the field
requested: _________________________________________________________

Type of Activity Requested Present lectures at graduate and undergraduate levels
Participate in or lead seminars or workshops at overseas academic institutions
Conduct needs assessments, surveys, institutional or programmatic research
Take part in specialized academic programs and conferences
Consult with administrators & instructors of post-secondary institutions on faculty development
Develop and/or assess academic curricula or educational materials
Conduct teacher-training programs at the tertiary level
Other (please describe): ___________________________________________________________



Name of Institution Hosting the Award:

City:
Contact Person/Title:
Telephone Number/HP:
E-mail Address
Web Address:


Project Description:
(In order to provide the best possible
matches of specialists with program requests, please be
very specific as to the type of and scope of work that the
specialist would engage in.) Attach additional sheet if
necessary.


Project Purpose:
(Describe the program objectives and provide
Background on th eissues an d institutions involved.)
(not more than 500 words)



Project impact on host institution: Please comment
on the project’s potential impact on the host
institution. Not more than 500 words.


Project potential for institutional linkages:
(Please describe project’s potential for developing
institutional linkages between host
institution and grantee’s home institution.)
(not more than 500 words)

Length of Grant: (Grant Length may be from 2-6 weeks.) (days)

Proposed Starting Date:
(Please advise the date and time of the program
In local time)

Preferred Arrival Date:

Number of Program Days Requested:

Flexibility of time frame. Providing flexibility in the
time frame of the requested project may result in a
broader pool of candidates from which to choose.
Please describe the extent (in days or month)
of the host institution’s flexibility



Contact Information for Person Responsible for lodging Arrangements:


Name:
Professional Title:
Telephone Number/HP:
E-mail Address



Lodging Arrangements
Describe the lodging arrangements that have been made
for the Specialist (lodging for the duration of the stay
should be arranged ahead pf arriva). If in-kind
coverage of cost share, please descrbe.
If monies will be paid directly to the grantee,
please indicate the amount.

Estimated US Dollar amount
Lodging is available: from start date (mm/dd/yyyy)
To End date: (mm/dd/yyyy)


Meals Arrangements
Describe arrangements for coverage of meals.
If in-kind coverage of cost share, please descrbe.
If monies will be paid directly to the grantee,
please indicate the amount.

Estimated US Dollar amount



SPECIALIST DESCRIPTION
Type of Specialist Required (check one) Academic Professional Either

QUALIFICATION PREFERRED
Degree:
Minimum years of teaching experience:
Academic rank preferred:
Language requirements:

Audience(s) (One way of determining the level of grantee
expertise needed for a program is to know with whom
he/she will be working. If the name of the audience does
not make clear their level of sophistication, please
elaborate).

Other:



If this is a request for a specific individual (Name Request), please provide as much of the following as possible: Note: Host institutions may list specific individuals in whom the institution is particularly interested and may invite such candidates to apply with the understanding that the invitation does not constitute a commitment or a preference in final consideration.

Name of Person Requested (Note: the requested
individual must be a U.S. citizen):
Title of Person Requested:
Institution:
Department (if applicable):
Address:
Telephone Number(s):
Fax Numbers:
E-mail Address(es):
Provide a brief justification for requesting this person:

DASAR DASAR PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA BARAT

DASAR DASAR PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA BARAT

Oleh: C.rdjb
Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia?
Mengapa rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan mereka?
Kapan mereka mau berhenti berjuang?

Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun, yaitu:

1. hak
2. budaya
3. latarbelakang sejarah
4. realitas sekarang

ad 1. Hak
Kemerdekaan adalah »hak« berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (the right to self-determination) ditetapkan.
»All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development - Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Atas dasar mana mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka«
(International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1). Nation is used in the meaning of People (Roethof 1951:2) and can be distinguished from the concept State - Bangsa digunakan dalam arti Rakyat (Roethof 1951:2) dan dapat dibedakan dari konsep Negara (Riop Report No.1). Riop menulis bahwa sebuah negara dapat mencakup beberapa bangsa, maksudnya kebangsaan atau rakyat (A state can include several nations, meaning Nationalities or Peoples).
Ada dua jenis the right to self-determination (hak penentuan nasib sendiri), yaitu external right to self-determination dan internal right to self-determination.
External right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri untuk mendirikan negara baru di luar suatu negara yang telah ada. Contoh: hak penentuan nasib sendiri untuk memiliki negara Papua Barat di luar negara Indonesia. External right to self-determination, or rather self-determination of nationalities, is the right of every nation to build its own state or decide whether or not it will join another state, partly or wholly (Roethof 1951:46) - Hak external penentuan nasib sendiri, atau lebih baiknya penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, adalah hak dari setiap bangsa untuk membentuk negara sendiri atau memutuskan apakah bergabung atau tidak dengan negara lain, sebagian atau seluruhnya (Riop Report No.1). Jadi, rakyat Papua Barat dapat juga memutuskan untuk berintegrasi ke dalam negara tetangga Papua New Guinea. Perkembangan di Irlandia Utara dan Irlandia menunjukkan gejala yang sama. Internal right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri bagi sekelompok etnis atau bangsa untuk memiliki daerah kekuasaan tertentu di dalam batas negara yang telah ada. Suatu kelompok etnis atau suatu bangsa berhak menjalankan pemerintahan sendiri, di dalam batas negara yang ada, berdasarkan agama, bahasa dan budaya yang dimilikinya. Di Indonesia dikenal Daerah Istimewa Jogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah daerah-daerah semacam ini biasanya dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun kekuasaan federal. Sayangnya, Jogyakarta dan Aceh belum pernah menikmati otonomi yang adalah haknya.

ad 2. Budaya
Rakyat Papua Barat, per definisi, merupakan bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Rakyat Papua Barat memiliki budaya Melanesia. Bangsa Melanesia mendiami kepulauan Papua (Papua Barat dan Papua New Guinea), Bougainville, Solomons, Vanuatu, Kanaky (Kaledonia Baru) dan Fiji. Timor dan Maluku, menurut antropologi, juga merupakan bagian dari Melanesia. Sedangkan ras Melayu terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Bali, Dayak, Makassar, Bugis, Menado, dan lain-lain.
Menggunakan istilah ras di sini sama sekali tidak bermaksud bahwa saya menganjurkan rasisme. Juga, saya tidak bermaksud menganjurkan nasionalisme superior ala Adolf Hitler (diktator Jerman pada Perang Dunia II). Adolf Hitler menganggap bahwa ras Aria (bangsa Germanika) merupakan manusia super yang lebih tinggi derajat dan kemampuan berpikirnya daripada manusia asal ras lain. Rakyat Papua Barat sebagai bagian dari bangsa Melanesia merujuk pada pandangan Roethof sebagaimana terdapat pada ad 1 di atas.

ad 3. Latarbelakang Sejarah
Kecuali Indonesia dan Papua Barat sama-sama merupakan bagian penjajahan Belanda, kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang perkembangan sejarah. Analisanya adalah sebagai
berikut:
Pertama: Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, di mana, sebagai contoh, seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbai. Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.
Kedua: Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Menufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.
Ketiga: Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962).
Keempat: Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Merauke«. Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI dan lain-lainnya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia (lihat Karkara lampiran I, pokok Hindia Belanda oleh Ottis Simopiaref).
Kelima: Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian. (Lihat lampiran II pada Karkara oleh Ottis Simopiaref).
Keenam: Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.
Ketujuh: Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.
Kedelapan: Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. (Silahkan lihat lebih lanjut pokok tentang Pepera dalam Karkara oleh Ottis Simopiaref).
Kesembilan: Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami (alm.) dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Permenas Awom (alm.), Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat.

ad 4. Realitas Sekarang
Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia. Perlawanan menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2) adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal sejarah mereka. Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas, sebagaimana almarhum Paulo Freire (profesor Brasilia dalam ilmu pendidikan) menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri.
Pada tahun 1984 terjadi exodus besar-besaran ke negara tetangga Papua New Guinea dan empat pemuda Papua yaitu Jopie Roemajauw, Ottis Simopiaref, Loth Sarakan (alm.) dan John Rumbiak (alm.) memasuki kedutaan besar Belanda di Jakarta untuk meminta suaka politik. Permintaan suaka politik ke kedubes Belanda merupakan yang pertama di dalam sejarah Papua Barat. Gerakan yang dimotori Kelompok Musik-Tari Tradisional, Mambesak (bahasa Biak untuk Cendrawasih) di bawah pimpinan Arnold Ap (alm.) merupakan manifestasi politik anti penjajahan yang dikategorikan terbesar sejak tahun 1969. Kebanyakan anggota Mambesak mengungsi dan berdomisili di Papua New Guinea sedangkan sebagian kecil masih berada dan aktif di Papua Barat.

Dr. Thomas Wainggai (alm.) memimpin aksi damai besar pada tanggal 14 Desember 1988 dengan memproklamirkan kemerdekaan negara Melanesia Barat (Papua Barat). Setahun kemudian pada tanggal yang sama diadakan lagi aksi damai di Numbai (nama pribumi untuk Jayapura) untuk memperingati 14 Desember. Dr. Thom Wainggai dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun, namun beliau kemudian meninggal secara misterius di penjara Cipinang. Papua Barat dilanda berbagai protes besar-besaran selama tahun 1996. Tembagapura bergelora bagaikan air mendidih selama tiga hari (11-13 Maret). Numbai terbakar tanggal 18 Maret menyusul tibanya mayat Thom Wainggai. Nabire dijungkir-balik selama 2 hari (2-3 Juli). Salah satu dari aksi damai terbesar terjadi awal Juli 1998 di Biak, Numbai, Sorong dan Wamena, kemudian di Manokwari. Salah satu pemimpin dari gerakan bulan Juli 1998 adalah Drs. Phillip Karma. Drs. P. Karma bersama beberapa temannya sedang ditahan di penjara Samofa, Biak sambil menjalani proses pengadilan. Gerakan Juli 1998 merupakan yang terbesar karena mencakup daerah luas yang serentak bergerak dan memiliki jumlah massa yang besar. Gerakan Juli 1998 terorganisir dengan baik dibanding gerakan-gerakan sebelumnya. Di samping itu, Gerakan Juli 1998 dapat menarik perhatian dunia melalui media massa sehingga beberapa kedutaan asing di Jakarta menyampaikan peringatan kepada ABRI agar menghentikan kebrutalan mereka di Papua Barat. Berkat Gerakan Juli 1998 Papua Barat telah menjadi issue yang populer di Indonesia dewasa ini. Di samping sukses yang telah dicapai terdapat duka yang paling dalam bahwa menurut laporan dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) lebih dari 140 orang dinyatakan hilang dan kebanyakan mayat mereka telah ditemukan terdampar di Biak. Menurut laporan tersebut, banyak wanita yang diperkosa sebelum mereka ditembak mati. Realitas penuh dengan represi, darah, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan, namun perjuangan tetap akan dilanjutkan. Rakyat Papua Barat menyadari dan mengenali realitas mereka sendiri. Mereka telah mencicipi betapa pahitnya realitias itu. Mereka hidup di dalam dan dengan suatu dunia yang penuh dengan ketidakadilan, namun kata-kata Martin Luther King masih disenandungkan di mana-mana bahwa »We shall overcome someday!« (Kita akan menang suatu ketika!).

Masa depan: Tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. (Untuk Roma Agreement, silahkan melihat lampiran pada Karkara oleh Ottis Simopiaref). Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera. Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu. Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini.

Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang Papua telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan ABRI dan kelalaian politik pemerintah. Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat sejarah hitam yang sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan Rwanda. Jepang kemudian memohon maaf atas kebrutalannya menduduki beberapa daerah di Asia-Pasifik pada tahun 1940-an. Sentimen anti Jerman masih terasa di berbagai negara Eropa Barat. Ini membuat para pemimpin dan orang-orang Jerman menjadi kaku jika mengunjungi negara-negara yang pernah didukinya, apalagi ke Israel. Berbagai media di dunia pada 4 Desember 1998 memberitakan penyampaian maaf untuk pertama kali oleh Amerika Serikat (AS) melalui menteri luarnegerinya, Madeleine Albright. "Amerika Serikat menyesalkan »kesalahan-kesalahan yang amat sangat« yang dilakukannya di Amerika Latin selama perang dingin", kata Albright. AS ketika itu mendukung para diktator bersama kekuatan kanan yang berkuasa di Amerika Latin di mana terjadi pembantaian terhadap berjuta-juta orang kiri. Semoga Indonesia akan bersedia untuk merubah sejarah hitam yang ditulisnya dengan memohon maaf kepada rakyat Papua Barat di kemudian hari. Satu per satu para penjahat perang di bekas Yugoslavia telah diseret ke Tribunal Yugoslavia di kota Den Haag, Belanda. Agusto Pinochet, bekas diktator di Chili, sedang diperiksa di Inggris untuk diekstradisikan ke Spanyol. Dia akan diadili atas terbunuhnya beribu-ribu orang selama dia berkuasa di Chili. Suatu usaha sedang dilakukan untuk mendokumentasikan identitas dan kebrutalan para pemimpin ABRI di Papua Barat. Dokumentasi tersebut akan digunakan di kemudian hari untuk menyeret para pemimpin ABRI ke tribunal di Den Haag. Akhir tahun ini (1998) dunia membuka mata terhadap beberapa daerah bersengketa (dispute regions), yaitu Irlandia Utara, Palestina dan Polisario (Sahara Barat). Kedua pemimpin di Irlandia Utara yang masih dijajah Inggris menerima Hadiah Perdamaian Nobel (Desember 1998). Bill Clinton, presiden Amerikat, yang mengunjungi Palestina, tanggal 14 Desember 1998, mendengar pidato dari Yaser Arafat bahwa daerah-daerah yang diduki di Palestina harus ditinggalkan oleh Israel. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang mengadakan tour di Afrika Utara mampir di Aljasaria untuk mencoba menengahi konflik antara Front Polisario dan Maroko. Front Polisario dengan dukungan Aljasaria masih berperang melawan Maroko yang menduduki Polisario (International Herald Tribune, Nov. 30, 1998). Mengapa ada konflik di Irlandia Utara, Palestina dan Polisario? Karena rakyat-rakyat di sana menuntut hak mereka dan memiliki budaya serta latar-belakang sejarah yang berbeda dari penjajah yang menduduki negeri mereka. Realitas sekarang menunjukkan bahwa rakyat-rakyat di sana masih tetap berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Realitas sekarang di Papua Barat membuktikan adanya perlawanan rakyat menentang penjajahan Indonesia. Ini merupakan manifestasi dari makna faktor-faktor budaya, latar-belakang sejarah yang berbeda dari Indonesia dan terlebih hak sebagai dasar hukum di mana rakyat Papua Barat berhak untuk merdeka di luar Indonesia.

Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan meneriakkan pekikan Martin Luther King, pejuang penghapusan perbedaan warna kulit di Amerka Serikat, "Lemparkan kami ke penjara, kami akan tetap menghasihi. Lemparkan bom ke rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap mengasihi". Rakyat Papua Barat mempunyai sebuah mimpi yang sama dengan mimpinya Martin Luther King, bahwa »kita akan menang suatu ketika«